DPR Minta Anggaran Kementerian UMKM 2027 Selaras Target Pemerintah
- 01 Sep 2026 06:15 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendesak Kementerian UMKM agar rencana kerja dan anggaran tahun 2027 selaras dengan target kinerja dan program pemerintah.
- Setiap alokasi anggaran yang diajukan harus memiliki keterkaitan dengan target kinerja dan memberikan dampak nyata yang terukur bagi masyarakat luas.
- Rapat pembahasan RKA-KL 2027 secara khusus membahas dua mitra kerja Komisi VII yaitu Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM untuk memastikan sinergi program.
RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta penyusunan alokasi anggaran Kementerian UMKM selaras target kinerja pemerintah. Keputusan tersebut ditegaskan demi menjamin pemanfaatan anggaran negara secara nyata bagi masyarakat.
Evita menyampaikan pernyataan strategis tersebut pada rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga di Kompleks Parlemen Senayan. Pembahasan resmi terkait anggaran Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM dilaksanakan pada Senin, 31 Agustus 2026.
Sektor usaha mikro membutuhkan penguatan akses permodalan serta perluasan pasar digital untuk mendongkrak daya saing ekonomi nasional. Integrasi rantai nilai diproyeksikan mampu membuka lapangan kerja baru serta mendukung program pemerataan pembangunan.
Evita Nursanty memimpin langsung jalannya pembahasan RKA-KL 2027 bersama jajaran perwakilan kementerian di Jakarta. Keterangan pers terkait penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah 2027 disampaikan di hadapan seluruh peserta rapat.
"Pembahasan tentunya juga memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan yang jelas. Dengan target kinerja, program prioritas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Evita di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 31 Agustus 2026.
Evita menegaskan perlunya sinergi penuh antara penyusunan anggaran kementerian dan sasaran prioritas pembangunan nasional tahun depan. Evaluasi mendalam dilakukan agar setiap alokasi program mampu menjawab seluruh tantangan riil masyarakat.
"Kita berharap tentunya rencana kerja dan anggaran tahun 2027 yang telah disusun oleh masing-masing kementerian dapat selaras. Dengan rencana kerja pemerintah RKP tahun 2027," ujar Evita.
Evita menekankan pentingnya digitalisasi UMKM sebagai langkah strategis dalam mendorong kapasitas produksi para pelaku usaha daerah. Skema integrasi pasar dinilai mampu memperkuat daya tahan sektor ekonomi rakyat dari ancaman krisis global.
"Sementara untuk sektor UMKM, kebijakan anggaran perlu semakin memperkuat akses pembiayaan, peningkatan kapasitas dan produktivitas, perluasan pasar, digitalisasi. Serta integrasi UMKM ke dalam rantai nilai perekonomian nasional," ucap Evita.
Evita menguraikan kontribusi nyata sektor pariwisata dan usaha kecil dalam mendorong pemerataan pendapatan di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan dua sektor utama tersebut menjadi tumpuan penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
"Dalam konteks tersebut, pariwisata dan UMKM memiliki posisi yang sangat penting karena keduanya bukan hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga sumber penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan penguatan ekonomi masyarakat," katanya.
Evita menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian wajib berpedoman teguh pada prinsip Asta Cita Presiden. Peningkatan kualitas sumber daya manusia disiapkan guna mewujudkan kemandirian daya saing ekonomi berbasis pedesaan.
"Hal itu sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional," ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....