RRI.CO.ID, Jakarta — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memantau kualitas udara dan sebaran asap di enam provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Seiring masih tingginya aktivitas titik panas di sejumlah wilayah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan pemantauan dilakukan secara terpadu. Dengan melihat perkembangan hotspot, kondisi api di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, hingga jarak pandang.
“Jadi kita tidak hanya melihat hotspot-nya saja. Kondisi kualitas udara, sebaran asap, jarak pandang, cuaca, juga terus kita pantau untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya,” ujar Ristianto, lewat keterangannya, Minggu, 30 Agustus 2026.
Berdasarkan pemantauan terakhir, kualitas udara di enam provinsi prioritas masih bervariasi. Di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sejumlah titik pemantauan bahkan mencapai kategori berbahaya.
Sementara di Kalimantan Selatan, kondisi tertinggi terpantau sangat tidak sehat. Adapun di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, sejumlah titik pemantauan berada pada kategori tidak sehat.
Kondisi tersebut menunjukkan dampak asap masih perlu diwaspadai. Khususnya di wilayah yang mengalami peningkatan aktivitas karhutla.
Ristianto menjelaskan kondisi asap juga berdampak terhadap jarak pandang. Berdasarkan pengamatan BMKG pada 29 Agustus 2026 pagi, jarak pandang di Palangka Raya tercatat 3 kilometer dengan kondisi berasap.
Lalu Pontianak 0,8 kilometer berasap, Banjarmasin 0,5 kilometer berasap. Palembang 6 kilometer cerah berawan, Jambi 0,8 kilometer berasap, dan Pekanbaru 2,5 kilometer berasap.
“Jarak pandang ini bisa berubah-ubah tergantung konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, curah hujan, maupun kondisi atmosfer. Karena itu, pemantauan harus dilakukan terus-menerus,” katanya.
Menurut Ristianto, data kualitas udara dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah operasi pengendalian karhutla. Pemerintah juga terus mengantisipasi potensi dampak asap terhadap aktivitas masyarakat.
Kemenhut mengimbau masyarakat tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat di wilayah terdampak asap juga diminta mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara.
Pihaknya juga menginginkan masyarakat melihat cuaca, dan jarak pandang serta menyesuaikan aktivitas apabila kondisi lingkungan memburuk. Ristianto menegaskan, hotspot yang terdeteksi satelit merupakan indikasi anomali suhu permukaan dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran.
Karena itu, setiap indikasi hotspot tetap perlu diverifikasi melalui groundcheck dan pemantauan langsung di lapangan. “Tetap harus diverifikasi di lapangan agar kita mengetahui kondisi sebenarnya,” ujar Ristianto.
Kemenhut juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan asap, titik api. Atau indikasi kebakaran agar dapat ditindaklanjuti petugas sedini mungkin.
Laporan dapat disampaikan melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan di nomor 021-5704618. Serta WhatsApp +62 8131-00-35000, atau email posko.karhutla@kehutanan.go.id.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....