Menteri PU: Fasilitas Publik Terdampak Gempa Flores Tetap Jaga Kearifan Lokal

RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan, pembangunan kembali fasilitas layanan publik terdampak gempa Flores harus menjaga kearifan lokal. Menurutnya, penanganan bangunan juga harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan, kebutuhan masyarakat, serta kondisi wilayah yang rawan gempa.

Dody mengatakan, hasil asesmen menjadi dasar utama menentukan bentuk penanganan bangunan terdampak gempa di Pulau Flores. Bangunan yang masih dapat diperbaiki, lanjutnya, akan direhabilitasi, sedangkan kerusakan berat ditangani melalui pembangunan kembali.

“Kalau bangunan kita kerjakan ulang, di manapun kearifan lokal harus dijaga. Jadi harus koordinasi dengan yang menggunakan atau mengelola bangunan tersebut,” kata Dody dalam keterangan tertulis Sabtu, 29 Agustus 2026.

Ia menekankan penerapan kearifan lokal tidak boleh mengurangi standar keselamatan bangunan terdampak gempa Flores. Menurutnya, konstruksi bangunan tetap harus diperkuat agar mampu menghadapi potensi gempa berikutnya.

“Bangunannya harus kita perkuat karena bagaimanapun ini adalah daerah gempa. Jadi bangunannya harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya,” ujarnya.

Dalam peninjauan, Dody melihat kondisi Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek serta Masjid Nurul Huda Reo. Kedua rumah ibadah tersebut termasuk bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa dan memerlukan penanganan.

Dody mengatakan, Masjid Nurul Huda Reo mengalami kerusakan parah sehingga perlu dibongkar secara keseluruhan. Menurutnya, kondisi serupa terjadi pada Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek yang turut mengalami kerusakan berat.

Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek telah berdiri sejak 1979 dan menjadi salah satu bangunan yang ditinjau. Dody meminta koordinasi dilakukan bersama pastor, pengurus paroki, serta Keuskupan Ruteng dalam penanganannya.

“Kalau gereja ya koordinasi dengan pastornya. Kearifan lokalnya jangan sampai hilang,” ucapnya.

Untuk penanganan Masjid Nurul Huda Reo juga perlu melibatkan takmir atau pengurus masjid sebagai pengguna bangunan tersebut. Koordinasi diperlukan agar pembangunan kembali sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus memenuhi standar keselamatan konstruksi.

Ia meminta proses rehabilitasi dan rekonstruksi melibatkan masyarakat sekitar lokasi terdampak gempa. Pelibatan warga diharapkan menjaga keberlangsungan mata pencaharian selama proses pemulihan fasilitas publik berlangsung.

“Wajib melibatkan masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat tidak kehilangan pencaharian. Mereka bisa kembali mendapatkan pencahariannya dengan ikut terlibat dalam semua proses rehab-rekon di area yang paling terdampak,” ucapnya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip build back better dalam pemulihan bangunan terdampak bencana di wilayah Flores. Prinsip tersebut mengarahkan pembangunan kembali dengan kualitas lebih baik, aman, dan tahan terhadap risiko gempa.

Hingga 26 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah memeriksa 66 lokasi terdampak gempa. Pemeriksaan tersebut tersebar pada tujuh kabupaten terdampak di Nusa Tenggara Timur.

Dari pemeriksaan tersebut, tercatat 350 bangunan gedung telah menjalani pemeriksaan cepat oleh Kementerian PU. Hasilnya menunjukkan 229 bangunan dapat digunakan kembali, 49 bangunan digunakan secara terbatas, dan 21 bangunan tidak aman.

Pendataan diprioritaskan pada fasilitas yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat terdampak gempa. Fasilitas tersebut mencakup rumah sakit, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, rumah ibadah, serta fasilitas publik lainnya.