Wamensos: Negara Jemput Anak Keluarga Miskin untuk Putus Mata Rantai Kemiskinan

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menjadikan Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Program tersebut menyasar anak keluarga miskin agar memiliki kesempatan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung masa depan.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan Sekolah Rakyat menyasar keluarga miskin desil 1 dan 2. Penentuan sasaran tersebut menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Saya ingatkan kalau sudah jadi, untuk desil 1. Kalau desil 1 belum memenuhi, baru ke desil 2. Jadi maksimal desil 2,” kata Agus Jabo.

Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu. Pertemuan juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Anang Armunanto di Jakarta, Kamis 27 Agustus 2026.

Menurut Agus, kemiskinan tidak cukup ditangani melalui bantuan sosial. Pemerintah juga perlu memutus kemiskinan melalui investasi pada pendidikan berkualitas.

“Jadi tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi lewat pendidikan. Pak Presiden Prabowo maunya begitu,” ujarnya.

Anak keluarga miskin juga menghadapi persoalan lain di luar keterbatasan ekonomi. Persoalan tersebut meliputi gizi, sanitasi, kepercayaan diri, dan lingkungan sosial yang kurang mendukung.

Dalam kondisi tertentu, anak bahkan harus membantu orang tua bekerja. Kondisi tersebut dapat mengurangi kesempatan anak belajar dan mengembangkan diri.

“Negara menjemput orang-orang miskin ini sejak dini. Supaya kemudian anak-anak ini tidak hidup dalam lingkungan kemiskinan,” kata Agus Jabo.

Karena itu, Sekolah Rakyat menggunakan konsep pendidikan berasrama. Anak tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga tinggal dalam lingkungan pendidikan yang mendukung kebutuhan dasar.

Agus Jabo menyebut masih terdapat sekitar 4,1 juta anak yang belum mendapat akses pendidikan. Sementara kapasitas Sekolah Rakyat tahun ini baru sekitar 43 ribu siswa.

“Targetnya di 2029 itu 1 juta (siswa). Jadi untuk memenuhi target 4,1 juta itu masih panjang,” kata Agus Jabo.

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah mendorong daerah mempercepat kesiapan lokasi Sekolah Rakyat. Daerah yang lahannya sudah clear and clean diminta segera melengkapi persyaratan.

“Kita berjuang supaya yang mengusulkan dan sudah clear and clean itu masuk di tahun ini,” ujarnya. Pemerintah berharap daerah segera melengkapi persyaratan untuk mengikuti tahap pembangunan berikutnya.

Salah satu daerah yang menyiapkan lokasi Sekolah Rakyat adalah Kabupaten Nias Barat. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare di Simaeasi, Kecamatan Mandrehe.

Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu mengatakan seluruh persyaratan lahan telah dilengkapi. Sertifikat lahan juga telah selesai dan tim dari balai sudah melakukan pemeriksaan.

“Kemarin sudah komplit sampai sertifikat sudah selesai dan tim dari balai juga sudah turun. Memenuhi syarat (dengan luas) 8,6 hektare,” jelas Eliyunus.

Menurut Eliyunus, Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan masyarakat Nias Barat. Hal itu berkaitan dengan angka kemiskinan daerah yang masih cukup tinggi.

Dari sekitar 97.856 jiwa penduduk, sebanyak 22,47 persen masih berada dalam kategori miskin. Pemerintah daerah berharap Sekolah Rakyat dapat memberikan kesempatan pendidikan lebih baik bagi keluarga tersebut.

“Kami menyampaikan sebenarnya satu kerinduan besar (adanya Sekolah Rakyat). Di Sumatera Utara, Nias Barat, bukan bangga dengan kondisi yang ada saat ini,” kata Eliyunus.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga menyiapkan lokasi Sekolah Rakyat. Lahan seluas 6,75 hektare disiapkan di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi.

Lokasi tersebut berada di kawasan permukiman perkotaan dengan dukungan infrastruktur memadai. Lokasinya juga dekat rumah sakit dan pusat pemerintahan kabupaten.

“Lokasinya sangat strategis berada di kawasan pemukiman perkotaan. Tentunya juga dekat dan memiliki dukungan infrastruktur strategis,” kata Sekda Grobogan Anang Armunanto.

Penyiapan lahan menjadi salah satu langkah daerah mendukung perluasan Sekolah Rakyat. Pemerintah menargetkan program tersebut terus berkembang untuk menjangkau lebih banyak anak keluarga miskin.