Kementerian HAM Buka Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Forum HAM

  • 27 Agt 2026 12:20 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Kementerian Hak Asasi Manusia menyelenggarakan Forum Konsultasi HAM 2026 dengan tema HAM dalam Pembangunan Nasional: Tantangan dan Arah ke Depan untuk membahas pemenuhan hak asasi manusia dalam pembangunan berkelanjutan.
  • Forum ini berfungsi sebagai ruang konsultasi resmi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk merumuskan rekomendasi strategis terkait pemenuhan HAM dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
  • Plt. Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Sofia Alatas menekankan bahwa forum melibatkan berbagai stakeholder dalam membahas tantangan dan menemukan arah pengembangan pemenuhan HAM secara inklusif.

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) menggelar Forum Konsultasi HAM 2026 untuk membahas tantangan pemenuhan HAM dalam pembangunan nasional. Forum bertema HAM dalam Pembangunan Nasional: Tantangan dan Arah ke Depan itu melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan rekomendasi.

Plt Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Sofia Alatas menyebut forum menjadi ruang konsultasi pemerintah dengan masyarakat sipil. Forum tersebut membahas berbagai persoalan serta tantangan pemenuhan HAM dalam pelaksanaan pembangunan nasional secara berkelanjutan dan inklusif.

“Forum ini kami rancang agar partisipasi tersebut berlangsung secara substantif dan bermakna. Peserta tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, tetapi menjadi bagian utama dari proses pembahasan dan perumusan hasil forum,” kata Sofia Alatas saat memberikan sambutan dalam Forum Konsultasi HAM 2026 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus 2026.

Sofia menjelaskan, forum dilaksanakan melalui empat tahapan, mulai dari sesi perspektif hingga penajaman isu strategis yang dibahas bersama. Tahapan berikutnya meliputi diskusi tematik dan pleno untuk mengonsolidasikan hasil pembahasan serta rekomendasi peserta dari seluruh klaster.

Sofia mengatakan, diskusi tematik Forum Konsultasi HAM 2026 dibagi menjadi lima klaster pembahasan isu strategis. Klaster tersebut mencakup demokrasi, kebebasan sipil, kebebasan beragama, kesetaraan, serta tanah, lingkungan, sumber daya alam, dan kebudayaan.

“Klaster lainnya membahas kesejahteraan dan pelayanan dasar, serta pekerjaan dan keadilan ekonomi. Kedua klaster tersebut menjadi bagian pembahasan penting dalam merumuskan rekomendasi pemenuhan HAM dalam pembangunan nasional,” ucap Sofia.

Ia menyebut seluruh rangkaian forum dirancang bertahap untuk menghimpun pengalaman dan analisis masyarakat terkait pemenuhan HAM. Masukan tersebut menjadi pijakan dalam merumuskan arah pemajuan HAM sekaligus memperkuat pembangunan nasional yang berperspektif hak asasi manusia.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....