Atasi Krisis Sampah Bekasi, Pemerintah Dorong Solusi dari Hulu hingga Hilir

RRI.CO.ID, Bekasi - Pemerintah mendorong penanganan persoalan sampah di Kota Bekasi melalui solusi terpadu dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut dilakukan mulai dari pemilahan sampah dari rumah, pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), hingga pemanfaatan teknologi pirolisis untuk menangani timbunan sampah lama.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, persoalan sampah di Bekasi harus segera ditangani secara masif dan modern. Timbulan sampah Kota Bekasi mencapai sekitar 1.800 ton per hari dan telah masuk kategori darurat sampah.

“Bekasi baru-baru ini menjadi perhatian dunia karena cemaran gas metan dari TPA-TPA di sekitar Bantargebang. Kita harus segera menyelesaikan persoalan ini,” ujar Zulkifli Hasan saat menghadiri Apel Gebrak Pilah Sampah dan groundbreaking PSEL Kota Bekasi, Rabu 26 Agustus 2026.

Zulkifli mengatakan, masyarakat perlu didorong untuk memilah sampah sejak dari rumah. Pemilahan dari sumber dinilai dapat mengurangi volume sampah yang diangkut menuju tempat pemrosesan akhir.

“Memilah sampah sejak dari sumbernya merupakan langkah sederhana namun sangat penting. Sampah yang sudah dipilah akan memudahkan proses selanjutnya,” katanya.

Di sisi hilir, pemerintah mulai membangun PSEL Kota Bekasi dengan teknologi Waste to Energy. PSEL tersebut ditargetkan mampu mengolah sekitar 1.500 ton sampah per hari atau sekitar 70 persen timbulan sampah Kota Bekasi.

“Pengolahan sampah ini akan menurunkan emisi dari TPA sebesar 80 persen dan menciptakan 1000 lapangan kerja,” ucap Zulkifli.

Menurut Zulkifli, PSEL Bekasi memberikan empat manfaat, yakni mengelola sampah, menghasilkan energi hijau, mengurangi emisi, dan menggerakkan ekonomi lokal. Groundbreaking PSEL Bekasi menjadi bagian dari percepatan pembangunan PSEL secara nasional.

Sebelumnya, groundbreaking PSEL juga telah dilakukan di Bali dan Legoknangka, Jawa Barat pada Juli 2026. Setelah Bekasi, pembangunan akan dilanjutkan dengan PSEL Bogor Raya-1.

Secara keseluruhan, pemerintah akan membangun 13 lokasi PSEL baru. Salah satunya PSEL Kota Palembang yang diharapkan mulai beroperasi pada Oktober 2026.

Meski demikian, Zulkifli menegaskan PSEL bukan menjadi satu-satunya solusi persoalan sampah. Jika seluruh PSEL tersebut beroperasi, kapasitasnya baru mampu menangani sekitar 22,5 persen timbulan sampah.

Karena itu, pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber tetap diperlukan. Pemerintah juga menyiapkan teknologi lain untuk menangani timbunan sampah lama di tempat pemrosesan akhir.

Salah satunya melalui teknologi pirolisis yang tengah dikembangkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama TNI Angkatan Darat. Teknologi tersebut diuji coba melalui proyek percontohan di lima lokasi untuk mengolah timbunan sampah lama menjadi sumber energi berupa BBM terbarukan setara solar.

Jika diterapkan secara nasional, teknologi pirolisis diperkirakan berpotensi mengurangi sekitar 20 persen timbulan sampah. Langkah tersebut melengkapi pengolahan sampah baru melalui PSEL.

Zulkifli juga memastikan transformasi pengelolaan sampah tidak akan menghilangkan mata pencaharian pemulung. Menurutnya, tidak seluruh sampah dapat diolah melalui PSEL dan keberadaan pemulung tetap dibutuhkan dalam proses pemilahan.

“Pemulung tidak usah resah. Tetap bisa memulung sampah yang ada karena tidak semua sampah bisa diselesaikan dengan PSEL,” ujar Zulkifli.

Ketua Asosiasi Pemulung Indonesia Pris Polly menyambut positif penjelasan tersebut. Ia mengatakan pemulung sebelumnya khawatir kehilangan mata pencaharian setelah PSEL beroperasi.

Dengan pendekatan dari hulu hingga hilir, pemerintah berharap persoalan sampah Bekasi dapat ditangani secara terintegrasi. Pemilahan dari sumber, pengolahan sampah menjadi energi, pemanfaatan teknologi pirolisis, serta keterlibatan masyarakat diarahkan untuk mendukung terwujudnya Indonesia ASRI, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah.