Wamendagri Bima Arya Dorong Kota Berkelanjutan untuk Mitigasi Bencana

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah memperkuat konsep kota berkelanjutan sebagai bagian dari mitigasi bencana. Menurutnya, persoalan lingkungan dan perubahan iklim dapat memperbesar risiko bencana sehingga perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Bima mengatakan tantangan pengelolaan perkotaan semakin kompleks, mulai dari urbanisasi, transportasi publik, layanan dasar hingga perubahan iklim. Kondisi tersebut tidak dapat ditangani pemerintah sendiri sehingga membutuhkan ekosistem yang melibatkan berbagai pihak.

“Tantangan ke depan dalam hal perkotaan ini semakin berat, ada isu tentang urbanisasi, ada isu tentang perubahan iklim, ada isu tentang transportasi publik, ada isu tentang layanan dasar. Dan itu tidak mungkin ditangani oleh pemerintah sendiri, ya harus membangun ekosistem,” ujar Bima saat ditemui usai memaparkan materi dalam Sustainability 360 Forum 2026 di SMESCO Convention Hall, Jakarta Selatan, Rabu 26 Agustus 2026.

Menurut Bima, persoalan lingkungan dan mitigasi bencana kerap kembali terabaikan setelah kondisi darurat berlalu. Karena itu, upaya pencegahan perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Bima mendorong penguatan sistem peringatan dini atau early warning system serta pembangunan infrastruktur yang mampu menghadapi berbagai risiko bencana. Menurutnya, langkah tersebut perlu dilembagakan agar menjadi bagian dari program pemerintah daerah.

“Kebanyakan isu ini kembali tidak diperhatikan setelah bencananya berlalu. Nah, kita berharap tentu pendekatannya itu melembaga," ucap Bima.

"Upaya early warning system, mitigasi bencana, gempa, banjir, dan sebagainya itu betul-betul melembaga. Dan menjadi bagian dari program-program pemerintah daerah,” kata dia.

Bima menilai penerapan konsep kota berkelanjutan tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian. Dibutuhkan ekosistem yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan.

Menurut Bima, dunia usaha juga dapat berperan melalui pengembangan ekonomi hijau dan penyediaan skema pendanaan alternatif untuk mendukung pembangunan kota berkelanjutan. Forum seperti Sustainability 360 menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap isu tersebut.

“Ya ini forum (Sustainability 360 Forum 2026) ini kan targetnya adalah itu, mengundang semua stakeholders yang peduli pendanaan alternatif. Untuk bisa menjalankan program-program sustainability,” ucap Bima.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar pembangunan perkotaan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga perlu memperhitungkan daya dukung lingkungan dan risiko bencana.

“Nah, karena itu pendekatan-pendekatan membangun ekosistem itu salah satunya adalah dengan cara forum-forum seperti ini. Mempertemukan semua stakeholders yang memiliki atensi terhadap kota yang berkelanjutan,” ucapnya.

Sementara itu, Chair Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 Unggul Yoga Ananta mengatakan percepatan ekonomi hijau masih menghadapi persoalan keterhubungan antar-pemangku kepentingan. Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar berupa kebijakan, teknologi, sumber daya, dunia usaha, hingga talenta muda, tetapi berbagai potensi tersebut belum sepenuhnya berjalan dalam satu ekosistem yang terhubung.

"Indonesia memiliki potensi besar dari sisi kebijakan, teknologi, hingga sumber daya. Tantangannya adalah menyelaraskan langkah (alignment) antara dunia usaha, korporasi, pemerintah, dan talenta muda," kata Unggul.

Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 digelar pada 26–27 Agustus 2026 dengan mengusung tema Indonesia's Green Economy Leap: Transforming the Future of Competitiveness. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, akademisi, hingga talenta muda untuk menjembatani missing link dan mendorong kolaborasi dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau.