Peneliti Nilai Krisis Air Kota Berakar dari Kerusakan Hulu

RRI.CO.ID, Jakarta – Krisis air bersih di kawasan perkotaan dinilai tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembenahan infrastruktur hilir. Penurunan kualitas dan kuantitas air merupakan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah hulu.

Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM, Hatma Suryatmojo, mengatakan pengelolaan air perlu melihat kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) secara menyeluruh. Menurutnya, kerusakan hulu turut memengaruhi ketersediaan dan kualitas air di wilayah perkotaan.

"Krisis air bersih ini sebenarnya adalah cermin dari rusaknya siklus hidrologi di seluruh wilayah DAS. Kalau kita hanya membenahi hilir tanpa membenahi hulu, kita hanya memindahkan krisis, bukan menyelesaikannya," ujar Hatma, dikutip dari YouTube RRI Pro3, Jumat, 28 Agustus 2026.

Hatma juga menyoroti ketimpangan antara batas administratif daerah dan batas ekologis DAS. Kondisi tersebut dapat menyulitkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu.

Menurutnya, pembangunan kawasan industri perlu mempertimbangkan neraca ketersediaan air tanah lokal. Pengelolaan tata ruang juga harus memperhatikan kemampuan lingkungan dalam menjaga siklus hidrologi.

Sementara itu, pengelola air minum di wilayah hilir menghadapi tantangan penurunan kualitas air baku. Kekeruhan air dan ancaman intrusi air laut membuat proses pengolahan membutuhkan upaya lebih besar.

Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya PAM Jaya Arif Nasrudin mengatakan, muka air bendungan utama penyuplai air kota mengalami penurunan. Meski demikian, pasokan air bagi pelanggan rumah tangga sejauh ini masih terjamin.

"Untuk menjaga kualitas air tetap baik, kami memaksimalkan proses filtrasi dan penambahan bahan kimia secara berlebih. Biaya operasional tentu jadi lebih meningkat signifikan," kata Arif.

Arif menilai penegakan hukum terhadap industri yang membuang limbah ke badan sungai perlu diperkuat. Industri juga diwajibkan mengolah limbah secara mandiri dan menggunakan sumber air sesuai ketentuan.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi lintas wilayah untuk melindungi kawasan tangkapan air. Pembangunan infrastruktur penampung air hujan juga dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air perkotaan.

Upaya tersebut membutuhkan kebijakan pengelolaan DAS yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, penanganan krisis air tidak hanya bersifat sementara, tetapi menyasar akar persoalan.

Ingin tahu lebih rinci mengenai solusi serta simulasi kebijakan pengelolaan DAS yang dipaparkan oleh narasumber? Yuk, tonton video wawancara lengkapnya secara langsung di kanal YouTube RRI PRO3.