Presiden Terima Laporan BNPB Usul Setiap Kabupaten Punya Gudang Logistik Bencana
- 26 Agt 2026 14:49 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Presiden Prabowo menerima laporan Kepala BNPB Suharyanto tentang kebutuhan gudang logistik bencana di setiap kabupaten/kota di NTT pada 26 Agustus 2026.
- Proposal gudang logistik bencana bertujuan agar pemerintah daerah dapat memberikan bantuan awal kepada masyarakat sebelum bantuan dari pemerintah pusat tiba.
- Keterbatasan stok logistik di daerah menjadi salah satu kendala utama dalam respons cepat ketika bencana terjadi di wilayah lokal.
RRI.CO.ID, Nagekeo - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto setibanya di NTT, Rabu, 26 Agustus 2026. Suharyanto mengusulkan setiap kabupaten/kota memiliki gudang logistik bencana dengan persediaan yang siap digunakan.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat memberikan bantuan awal sebelum bantuan dari pemerintah pusat tiba. Suharyanto menjelaskan keterbatasan stok logistik di daerah menjadi salah satu kendala ketika bencana terjadi.
"Ketika terjadi gempa kemarin daerah itu tidak bisa berbuat kenapa? Karena gudang-gudang logistik BPBD kosong," ujar perwakilan Suharyanto dalam rapat penanganan dampak gempa NTT bersama Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nagekeo, Rabu, 26 Agustus 2026.
Pemerintah daerah, kata Suharyanto, perlu memiliki persediaan logistik dasar yang dapat langsung disalurkan ketika bencana terjadi. Bantuan tersebut tidak harus dalam jumlah besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan awal masyarakat.
"Kami saran ke depan masing-masing kabupaten kota punya logistik, buffer stok siap. Sehingga ketika ada bencana bisa berikan bantuan awal kepada masyarakat," ujarnya.
Suharyanto mengatakan pihaknya tetap berupaya tiba di lokasi bencana dalam waktu 1x24 jam. Namun, proses distribusi bantuan logistik membutuhkan waktu sehingga bantuan tidak selalu dapat langsung diterima masyarakat.
"Kami memang berusaha 1x24 jam sampai. Tapi kan bantuan logistik itu nggak bisa langsung datang," kata Suharyanto.
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menimbulkan keluhan dari masyarakat yang belum menerima bantuan. "Itu yang mengakibatkan masyarakat teriak-teriak belum dapat bantuan, padahal itu di jalan," ujarnya.
"Kalau kami hitung per makanan itu nilainya 5-10 miliar misalnya sembako, selimut, tenda, matras. Begitu ada apa-apa bisa langsung diberikan kepada masyarakat sebelum BNPB datang," kata Suharyanto melanjutkan.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Presiden Prabowo. Kepala Negara kemudian meminta agar konsep tersebut dihitung secara nasional sebagai bentuk tindak lanjut.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....