Pakar Soroti Peran Manusia dalam Pencegahan Karhutla

RRI.CO.ID, Jakarta - Aktivitas manusia dinilai menjadi faktor dominan pemicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi kemarau kering dan El Niño memperbesar risiko serta mempercepat penyebaran api.

Pakar Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sekaligus Dosen Geografi Universitas Indonesia, Asep Karsidi, mengatakan kemarau Agustus 2026 semakin intensif. Berdasarkan analisis BMKG dan NOAA, 76,5 persen zona musim Indonesia telah memasuki musim kemarau.

“Indonesia menghadapi kombinasi musim kemarau aktif, El Niño sangat kuat, dan kecenderungan Indian Ocean Dipole positif. Kondisi ini mengurangi pembentukan awan dan hujan,” kata Asep dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Agustus 2026.

Menurut Asep, iklim bukan sumber awal kebakaran, melainkan faktor penguat yang membuat api mudah muncul dan meluas. Ia mengatakan, pembukaan lahan dengan cara tebas bakar menjadi salah satu penyebab utama karhutla.

Asep meminta Sumatra Selatan, Riau, Jambi, dan Kalimantan meningkatkan kewaspadaan. Upaya itu dilakukan melalui pemantauan titik panas, patroli, serta kesiapan pemadaman di wilayah rawan.

Sementara itu, pakar karhutla Raffles B Panjaitan menilai sebagian besar kebakaran berkaitan dengan aktivitas manusia. Penyebabnya antara lain pembukaan lahan dengan membakar, kelalaian menggunakan api, dan pembakaran tidak terkendali.

“El Niño tidak menyalakan api, namun api tetap membutuhkan pemicu. Karena itu, pencegahan harus menyentuh perilaku orang yang beraktivitas di kawasan rawan,” ujar Raffles.

Raffles juga menyoroti ketentuan pembakaran berdasarkan kearifan lokal dengan luas maksimal dua hektare per kepala keluarga. Menurutnya, ketentuan tersebut bukan izin bebas membakar dan penerapannya perlu dikendalikan secara ketat.

Ia menilai penggunaan api harus diawasi ketika cuaca sangat kering dan bahaya kebakaran meningkat. Pengendalian mencakup sekat bakar, pengawasan langsung, serta aturan daerah yang lebih rinci.

Raffles juga menyoroti penolakan sebagian warga terhadap masuknya tim pemadam di sejumlah kawasan. Menurutnya, hambatan akses dapat memperlambat respons petugas dan memperbesar dampak kebakaran.

“Menghalangi petugas pemadam sangat berbahaya. Perselisihan lahan atau klaim hak adat harus diselesaikan melalui mekanisme tersendiri,” kata Raffles.

Pakar komunikasi keberlanjutan sekaligus Rektor UPN Veteran Jakarta, Prof. Anter Venus, menilai penanganan karhutla membutuhkan komunikasi partisipatif. Masyarakat adat harus dihormati sekaligus dilibatkan sebagai bagian penting dari solusi pencegahan.

“Masyarakat adat jangan ditempatkan sebagai terdakwa kolektif. Penghormatan terhadap hak adat harus berjalan bersama kewajiban mencegah kebakaran,” ujar Anter.

Anter mengatakan, strategi komunikasi perlu melibatkan kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, dan petani. Pesan pencegahan juga perlu menggunakan bahasa lokal serta menawarkan solusi yang mudah diterapkan.

Menurut Anter, edukasi harus menjelaskan risiko penolakan terhadap upaya pemadaman karhutla. Komunikasi yang hanya menakut-nakuti dinilai berpotensi memunculkan penolakan masyarakat.

Pencegahan karhutla dinilai perlu diperkuat sejak tingkat desa selama kemarau masih berlangsung. Upayanya mencakup patroli terpadu, pengendalian penggunaan api, pembasahan gambut, penyediaan sumber air, dan komunikasi berbasis budaya.