Menteri HAM Dorong Pemenuhan Pangan Korban Gempa NTT

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai mendorong pemerintah memastikan pangan korban gempa NTT tetap tersedia selama masa tanggap darurat berlangsung. Ia menilai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak harus menjadi prioritas dalam penanganan bencana.

Pigai menilai kebutuhan pangan korban gempa harus menjadi prioritas selama pemerintah menangani kondisi darurat di wilayah terdampak. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian ketersediaan kebutuhan dasar agar tetap bertahan selama proses penanganan bencana berlangsung.

“Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden juga memberikan perhatian serius terhadap penanganan tanggap darurat. Setelah itu akan dilakukan rehab dan rekonstruksi di tahap berikutnya di NTT,” kata Natalius Pigai dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026.

Pigai mendorong pemerintah memenuhi kebutuhan pangan terlebih dahulu, sementara administrasi pembayaran diselesaikan setelah kondisi darurat tertangani di lapangan. Langkah tersebut diperlukan agar keterbatasan kondisi tidak menghambat masyarakat terdampak memperoleh kebutuhan pokok selama masa tanggap darurat.

“Pemenuhan pangan harus berjalan bersama distribusi bantuan logistik pemerintah pusat ke wilayah terdampak. Pengiriman bantuan juga menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara untuk menjangkau daerah yang membutuhkan,” ujarnya.

Pigai menegaskan penanganan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh kementerian dan lembaga, sesuai kewenangan masing-masing dalam kondisi darurat. Menurutnya, penanganan terpadu diperlukan agar respons pemerintah terhadap masyarakat terdampak dapat berjalan cepat dan efektif.

“Manajemen bencana di Indonesia memang leading sector-nya BNPB. Tetapi sesungguhnya Presiden selalu memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait menangani secara tanggung renteng bersama-sama,” ujar Pigai.

Presiden Prabowo Subianto mengarahkan sejumlah kementerian terlibat langsung dalam penanganan gempa NTT selama masa tanggap darurat berlangsung. Para menteri diminta berada di lokasi untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi segera.