Sarjito Ungkap Tiga Tantangan Pembangunan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK terpilih, Sarjito, mengungkap tiga tantangan pembangunan bursa mineral strategis. Tantangan tersebut mencakup kedaulatan harga, integritas perdagangan, serta integrasi dan kedalaman pasar.

Sarjito menyampaikan hal tersebut dalam paparannya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS. Komisi XI DPR RI kemudian menyepakati Sarjito untuk menduduki posisi tersebut periode 2026-2031.

Ia menyebut, tantangan pertama berkaitan dengan kedaulatan Indonesia dalam menentukan harga komoditas. Menurut Sarjito, Indonesia merupakan produsen besar sejumlah mineral, tetapi harga acuannya masih banyak ditentukan bursa global.

“Bagaimana mungkin kita sebagai produsen atau penghasil timah terbesar di dunia, penghasil nikel terbesar di dunia. Tetapi harganya tidak ditentukan oleh negara kita sendiri, melainkan ditentukan di negara lain,” kata Sarjito di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2026.

Sarjito menyebut pembentukan harga komoditas Indonesia masih mengacu pada sejumlah bursa global. Kondisi tersebut dinilai membuat besarnya produksi nasional belum sejalan dengan pengaruh Indonesia dalam pembentukan harga.

Tantangan kedua menyangkut integritas perdagangan dan potensi kebocoran ekonomi. Sarjito menyoroti risiko under invoicing dari sisi volume maupun harga serta praktik transfer pricing yang dapat mengurangi penerimaan negara.

“Rasanya bukan lagi menjadi diskusi. Ini adalah fakta bahwa terdapat risiko under invoicing baik dari sisi volume maupun harga, dan ini sangat merugikan negara,” ujarnya.

Menurut Sarjito, praktik transfer pricing juga perlu mendapat perhatian karena berpotensi menekan penerimaan pajak. Persoalan tersebut semakin kompleks ketika beneficial ownership pihak berelasi di luar negeri sulit ditelusuri.

Tantangan ketiga adalah integrasi dan kedalaman pasar yang belum optimal. Ia menilai ekosistem perdagangan komoditas Indonesia masih terfragmentasi sehingga keterlibatan pelaku dan kualifikasi produk perlu diperkuat.

“Ekosistem masih sangat terfragmentasi, keterlibatan pelaku masih perlu diperluas dan produk-produk yang akan dijual juga perlu dikualifikasi,” katanya.

Sarjito menilai Indonesia perlu membangun ekosistem perdagangan yang terintegrasi, dalam, likuid, dan terpercaya. Konsep tersebut menjadi dasar pengembangan delapan pilar BMKS, termasuk infrastruktur, pasar, produk, data, regulator, dan ekosistem terpercaya.

Di sisi lain, pembangunan BMKS juga menghadapi keterbatasan waktu. Sejumlah regulasi dan kelembagaan harus segera disiapkan agar amanat pembentukan bursa dapat terlaksana sesuai target.

“Dan ini amanat yang sangat berat, mengingat waktunya juga sudah sangat sempit, tinggal beberapa bulan. Oleh karena itu, kita harus bangun kepercayaan,” katanya.

Sarjito menargetkan BMKS mampu mengubah posisi Indonesia secara bertahap dalam perdagangan komoditas global. Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi price taker, tetapi berkembang menjadi price influencer hingga price maker.

Dengan posisi tersebut, Indonesia diharapkan tidak sekadar mengekspor komoditas. Pengembangan BMKS juga diarahkan agar Indonesia mampu menangkap nilai lebih besar dari kekayaan sumber daya alam nasional.