Komisi XI DPR Soroti Kompetensi Sarjito Bangun BMKS

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menyoroti kompetensi Sarjito dalam membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Harris menilai pengalaman Sarjito lebih banyak pada pengawasan pasar modal dan penegakan hukum.

Hal tersebut disampaikan Harris dalam RDPU Komisi XI DPR RI terkait uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK. Uji kelayakan tersebut berlangsung di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2026.

Harris menilai sejumlah kompetensi teknis perdagangan komoditas belum terlihat kuat dalam rekam jejak Sarjito. Kompetensi tersebut mencakup perdagangan mineral, sistem resi gudang, quality assay, clearing, hingga price discovery.

Menurut Harris, kemampuan tersebut menjadi penting karena BMKS merupakan lembaga baru yang harus dibangun dari awal. Bursa tersebut ditargetkan mulai efektif beroperasi pada 1 Januari 2027.

"Kalau hari ini kami harus menyetujui Bapak, ini menjadi hal yang menarik Pak. Apakah DPR sedang memilih seorang ahli bursa mineral dan komoditas strategis atau kita sedang menyetujui seorang birokrat OJK yang diminta untuk belajar sekaligus sambil berjalan?" ujar Harris.

Harris juga mempertanyakan kesiapan BMKS menjelang batas waktu penerapan. Ia meminta Sarjito memiliki tolok ukur yang jelas untuk menentukan kesiapan bursa tersebut.

"Seandainya persiapannya baru mencapai 70 persen sampai akhir bulan Desember, apakah Bapak berani mengatakan kepada Presiden bahwa persiapannya belum selesai atas nama reputasi, maka terpaksa bursa ini kita undur? Atau indikator seperti apa yang Bapak akan pakai untuk berani menyatakan bahwa bursa ini sudah siap dan bursa ini belum siap?" katanya.

Sementara itu, Sarjito memaparkan strategi pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan delapan pilar utama, mulai dari infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, hingga regulasi.

Penguatan tersebut diarahkan untuk mengatasi sejumlah persoalan perdagangan komoditas strategis Indonesia. Persoalan itu antara lain ketergantungan pada price benchmark luar negeri, risiko under-invoicing, transfer pricing, serta potensi pelarian devisa.

Sarjito menargetkan BMKS dapat memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia dalam perdagangan komoditas global. Ia menilai kepercayaan terhadap bursa menjadi hal utama sejak transaksi pertama berlangsung.

"BMKS tidak harus menjadi besar sejak hari pertama, tetapi harus dipercaya sejak transaksi pertama. BMKS harus mendorong transformasi Indonesia secara bertahap dari price taker menjadi price influencer, dan pada akhirnya price maker," katanya.

RDPU tersebut dijadwalkan berlanjut hingga sore hari sebelum Komisi XI menggelar rapat pleno pengambilan keputusan. Seluruh rangkaian proses uji kelayakan calon tunggal Kepala Eksekutif Pengawas BMKS dilakukan pada hari yang sama.