Presiden Minta Dalami Dugaan Keterkaitan Pembakar Lahan dengan Korporasi

  • 24 Agt 2026 23:20 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Presiden Prabowo Subianto meminta pendalaman mendalam terhadap dugaan keterkaitan individu yang melakukan pembakaran lahan dengan korporasi tertentu di Provinsi Riau.
  • Presiden mempertanyakan ada tidaknya bukti atau indikasi keterlibatan korporasi dalam modus pembakaran lahan yang melibatkan petani atau masyarakat.
  • Rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Posko Aju Lanud TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, pada Senin, 24 Agustus 2026.

RRI.CO.ID, Pekanbaru - Presiden Prabowo Subianto meminta mendalami dugaan keterkaitan individu yang melakukan pembakaran lahan dengan korporasi tertentu di Provinsi Riau. Presiden mempertanyakan ada tidaknya bukti atau indikasi keterlibatan korporasi dalam modus tersebut.

Kapolda Riau Herry Heryawan sebelumnya melaporkan upaya pencegahan modus pembakaran lahan dengan melibatkan petani atau masyarakat. "Ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh?" ucap Presiden Prabowo bertanya Kapolda Riau, saat memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Posko Aju Lanud TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin, 24 Agustus 2026.

Herry kemudian mengatakan hingga saat ini belum terdapat bukti jelas mengenai korporasi yang diduga memerintahkan pembakaran lahan. Namun, Herry melaporkan terdapat tiga tersangka yang diamankan pada 2025.

Ketiganya diketahui tidak memiliki kebun di lokasi terjadinya karhutla, tetapi berada di wilayah tersebut dengan alasan memancing. Kapolda menyebut alasan tersebut dinilai janggal karena tidak terdapat lokasi pemancingan di wilayah tersebut.

Mendengar laporan itu, Presiden meminta kasus itu didalami lebih lanjut di Jakarta. Presiden juga meminta Kapolri dan Badan Intelijen Negara (BIN) terlibat dalam pendalaman.

"Tolong dibawa ke Jakarta, tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri. Kita dalami, nanti pendalamannya saya juga minta BIN ikut," ujar Presiden.

Presiden meminta nama-nama perusahaan tersebut untuk kembali didalami, termasuk memastikan langkah perbaikan telah dilakukan. "Pokoknya siapa perusahaan yang tidak mau ikut menjaga, itu kita cabut," kata Presiden.

Kepala Negara menegaskan perusahaan yang mengelola lahan memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya karhutla. Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah kebakaran hutan dan lahan kembali berulang.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....