Forum Ulama Nahdliyyin Serukan Penolakan Politik Uang di Muktamar NU

  • 22 Agt 2026 18:51 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) menyerukan penolakan terhadap praktik politik uang dan risywah menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama
  • Muktamar NU mengedepankan otoritas moral, keteladanan, dan komitmen menolak risywah

RRI.CO.ID, Jakarta — Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) menyerukan penolakan terhadap praktik politik uang dan risywah menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Seruan tersebut disampaikan dalam Halaqah Jam’iyyah NU bertema “Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)” di Jakarta.

Ketua FUN KH Mujib Qulyubi mengatakan halaqah tersebut bertujuan menyatukan komitmen pengurus syuriyah dan tanfidziyah serta para pengasuh pesantren. Agar nantinya Muktamar NU mengedepankan otoritas moral, keteladanan, dan komitmen menolak risywah.

“Tujuan utama sistem AHWA ini untuk menghindari politik uang, sekarang yang terjadi sebaliknya. Karena ada indikasi pelanggaran terhadap pedoman penyampaian usulan nama calon AHWA yang telah diterbitkan PBNU,” katanya lewat keterangan tertulis, Sabtu , 22 Agustus 2026.

Mujib juga menyoroti dugaan adanya praktik paket calon dari pihak luar dalam proses AHWA. Ia meminta seluruh pihak menjaga mekanisme tersebut agar tetap sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.

Dalam kesempatan yang sama, KH Adnan Anwar meminta calon Rais Aam dan Ketua Umum PBNU memiliki pemahaman terhadap dinamika geopolitik. Serta tantangan yang dihadapi umat Islam dan Indonesia.

Adapun Penasehat LBM PWNU Jakarta KH Mukti Ali Qusyairi menekankan pentingnya mengedepankan kapasitas keilmuan. Salah satunya dalam menentukan calon anggota AHWA.

Menurut dia, mekanisme AHWA harus dikembalikan pada tujuan awalnya. Yakni untuk menghadirkan ulama yang memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman, dan keteladanan.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) KH Abdul Manan Ghoni juga menyerukan kepada pengurus PWNU dan PCNU untuk menolak praktik suap. “Menerima suap itu adalah kebobrokan moral tertinggi yang tidak seharusnya dinormalisasi oleh para muktamirin,” katanya.

FUN juga mendorong seluruh elemen NU, khususnya para kiai, pengurus di berbagai tingkatan, dan warga Nahdliyin, menjaga kehormatan organisasi. Dengan menolak segala bentuk komersialisasi suara.

Halaqah tersebut juga mengajak seluruh muktamirin menguatkan kembali niat dalam berorganisasi. Dengan menempatkan NU sebagai wadah pengabdian (khidmah), bukan sarana memperoleh keuntungan finansial.

FUN berharap Muktamar ke-35 NU dapat menjadi momentum untuk mengembalikan marwah organisasi. Dan juga memastikan seluruh proses pengambilan keputusan berlangsung secara bermartabat dan transparan.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....