AHY Minta Proyek Infrastruktur Beri Dampak Ekonomi ke Rakyat

RRI.CO.ID, Jakarta - Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada penyelesaian proyek. Menurutnya, setiap proyek harus memberikan dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

AHY mengatakan pembangunan infrastruktur harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan yang berdampak membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, Kemenko Infrastruktur terus memperkuat sinkronisasi dan kolaborasi dengan kementerian teknis serta pemerintah daerah,” ujar AHY, dalam keterangannya, Kamis, 20 Agustus 2026.

Kemenko Infrastruktur mengoordinasikan lima kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Lalu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi.

Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan target pembangunan dalam RPJMN hingga 2029 dapat tercapai. Sekaligus mendukung RPJPN 2045 dan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

AHY menilai pembangunan juga harus diselaraskan dengan kebutuhan pemerintah daerah. Dengan demikian, proyek infrastruktur mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat di wilayah tersebut.

“Good governance ini tidak hanya menjadi jargon tapi harus dijalankan. Pemerintahan yang transparan, yang akuntabel, yang melayani, yang berdampak, termasuk yang responsif,” kata AHY.

Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI turut menyampaikan data dan laporan masyarakat terkait pelayanan publik. Termasuk persoalan di sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

AHY menyebut masukan Ombudsman menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik. Dan juga akan memastikan hak masyarakat terpenuhi.

“Kami sepakat untuk mengawal ini dengan serius, karena pada akhirnya yang paling penting bagaimana masyarakat kita merasa dihormati hak-haknya. Kemudian dilayani secara baik oleh negara, oleh pemerintah,” ucapnya.