Pembatasan Pertalite Masyarakat Mampu Butuh Data Akurat Valid

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mematangkan wacana larangan Pertalite bagi kelompok kaya desil 9 dan 10. Rencana tersebut membutuhkan kajian agar penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran menurut ahli ekonomi energi.

Ahli ekonomi energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai pemerintah perlu menggunakan data Susenas untuk menetapkan penerima subsidi. Pembatasan berdasarkan desil ekonomi belum cukup karena pemerintah memerlukan indikator tambahan yang lebih akurat.

“Kita harus menggunakan data Susenas agar subsidi BBM tepat sasaran dan tidak salah target,” kata Yayan dalam dialog bersama PRO3 RRI, Selasa, 19 Agustus 2026.

Yayan menyebut pembingkaian desil 9 dan 10 sebagai penerima subsidi kurang tepat secara empiris. Kondisi tersebut berisiko menghasilkan kebijakan yang mahal secara politik tetapi berdampak kecil secara fiskal.

“Desil bukan satu-satunya kriteria karena perlu indikator lain agar penerima subsidi dapat ditentukan secara lebih tepat,” tutur Yayan.

Yayan menilai data konsumsi perlu dikombinasikan dengan indikator lain agar penetapan penerima subsidi lebih akurat. Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran subsidi apabila pengawasan dilakukan secara kuat.

Pemerintah perlu memperkuat sistem QR Code MyPertamina untuk menentukan penerima subsidi BBM secara lebih tepat. Sistem tersebut perlu berjalan efektif agar penyalahgunaan subsidi dapat dicegah melalui pengawasan kuat di lapangan.

Validasi NIK disebut menyelesaikan pendataan identitas, tetapi NIK bukan indikator kelayakan penerima subsidi pemerintah. Pengalaman pendataan pengguna LPG 3kg pada 2023–2024 menunjukkan lebih dari 90% transaksi berhasil dipadankan.

“Pengalaman uji coba pendataan pengguna LPG 3kg 2023–2024 menunjukkan lebih dari 90% transaksi berhasil dipadankan dengan NIK, namun volume penyaluran nasional tidak turun secara berarti,” tuturnya.

Data Kementerian Sosial menunjukkan desil 9 mencakup urutan kesejahteraan 81 persen hingga 90 persen keluarga secara nasional. Desil 10 mewakili 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi secara nasional.

Status desil bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti pemutakhiran data variabel sosial ekonomi masyarakat. Variabel tersebut mencakup kondisi pekerjaan, kepemilikan aset, rumah tinggal, hingga domisili dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN).

Yayan menjelaskan pemerintah harus mengoptimalkan sistem yang tersedia agar subsidi BBM diterima masyarakat membutuhkan. Rencana pembatasan Pertalite tersebut masih dikaitkan dengan kebutuhan data akurat dan pengawasan yang kuat.

Berikut pembagian desil yang dapat dipahami secara sederhana sebagai berikut:

Desil 1: kelompok paling miskin atau paling rentan,

Desil 2: kelompok miskin,

Desil 3: kelompok hampir miskin,

Desil 4: kelompok rentan miskin,

Desil 5: kelompok menengah bawah,

Desil 6: kelompok menengah,

Desil 7: kelompok menengah atas,

Desil 8: kelompok yang relatif mapan,

Desil 9: kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi, dan

Desil 10: kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.