KBRN,Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mendalami dugaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua menggunakan dana desa untuk membeli senjata. Salah satunya dengan meminta keterangan dari pihak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Demikian dikatakan Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro, dalam perbincangan dengan Pro 3 RRI, Minggu (11/6/2023). "Jadi kita sedang melakukan pendalaman-pendalaman secara berjenjang. Kita ada pembinaan dari pusat, provinsi, kabupaten hingga kecamatan," ujarnya.

Menurut Eko, ada beberapa desa di Papua Pegunungan yang dipaksa oleh KKB Papua menggunakan Dana Desa untuk membeli senjata. Hal itu berdasarkan keterangan pihak provinsi Papua Pegunungan "Keterangan ini baru kita kumpulkan fakta-faktanya," ucapnya.

Eko menjelaskan, rata-rata Dana Desa yang digelontorkan untuk desa-desa di Papua sebesar Rp900 juta per desa. Sedangkan mekanisme penyaluran dana desa itu dilakukan pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten melalui rekening kas umum daerah. "Selanjutnya baru disalurkan ke desa. Secara umum seperti itu," ujarnya.

Eko menambahkan, pihaknya juga mendalami jumlah desa-desa yang dipaksa KKB Papua untuk membeli senjata. Menurutnya, pihaknya akan meminta keterangan dari pemerintah kabupate/kota hingga kecamatan setempat. "Saya menduga ancaman agar mencairkan dana desa untuk membeli senjata ancamannya bisa dilakukan pembunuhan. Kalau di daerah konflik bisa terjadi," ujarnya.

Kemendagri, lanjut Eko, tidak menginginkan Dana Desa digunakan membeli untuk senjata. Hal ini juga menyebabkan desa-desa di Papua terhambat pembangunannya. "Karena kasus ini kasuitis maka ini perlu ada tindak lanjut yang akan kita lakukan. Bagaimana untuk memecahkan ini, jadi jangan sampai desa tidak bisa membangun karena kasus ini," katanya.

Eko mengungkapkan, penyaluran Dana Desa ke Papua menemui sejumlah kendala. Seperti, letak geografis dan sumber daya manusia (SDM). "Contohnya juga bank-bank yang ada kan terbatas apalagi sampai ke tingkat-tingkat desa. Oleh karena itu, perlu dicari upaya yang lebih sinergis," kata Eko.