RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi XII DPR RI meminta Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan penyaluran BBM subsidi untuk mengurai antrean di SPBU. Pertamina juga diminta menambah jam operasional SPBU serta armada distribusi BBM.

Komisi XII DPR menerima laporan bahwa stok berbagai jenis BBM di seluruh depot Indonesia berada dalam kondisi mencukupi. Ketersediaan tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah distribusi nasional.

“Kami mendapat laporan dari Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup. Sangat mencukupi di depot masing-masing di seluruh depot yang ada di Indonesia semuanya mencukupi,” kata Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.

Meski stok BBM mencukupi, antrean masih terjadi di sejumlah SPBU selama satu minggu terakhir. Bambang menyebut kondisi tersebut diduga dipengaruhi peralihan masyarakat dari BBM nonsubsidi menuju BBM subsidi.

Komisi XII DPR juga menerima laporan mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak-pihak tertentu di berbagai daerah. Dugaan tersebut berkaitan dengan penjualan kembali BBM subsidi kepada sektor industri maupun bidang lainnya.

“Pertama adanya ‘shifting’ daripada masyarakat yang tadinya menggunakan produk-produk BBM spek tinggi, non-subsidi beralih kepada BBM subsidi. Kemudian juga kami mendapat semacam laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu,” kata Bambang.

Bambang mengatakan BPH Migas telah melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi di berbagai wilayah Indonesia. Pengawasan tersebut juga disertai operasi tangkap tangan dengan melibatkan aparat penegak hukum menangani dugaan pelanggaran.

Komisi XII DPR meminta Pertamina Patra Niaga segera meningkatkan pelayanan penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat. Penambahan jam operasional SPBU dan armada distribusi diharapkan mempercepat penguraian antrean di berbagai daerah.

“Kami juga meminta kepada Pertamina Patra Niaga agar dalam waktu cepat segera untuk mengoptimalkan operasional mereka di dalam pelayanan kepada masyarakat. Menambah jumlah jam daripada operasi SPBU, kemudian juga terkait dengan armada transport itu dapat ditingkatkan,” ucapnya.

Sementara itu, BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara masih mencukupi untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut ketersediaan biosolar, minyak tanah, dan pertalite tetap aman untuk disalurkan.

Wahyudi menjelaskan antrean panjang dipengaruhi perubahan pola pembelian dari BBM nonsubsidi menuju BBM subsidi masyarakat. Menurutnya, perpindahan pembelian tersebut diizinkan sesuai ketentuan, namun meningkatkan antrean di berbagai wilayah distribusi.

“Adanya indikasi antrian, sepakat tadi adanya ‘shifting’ perubahan pola pembelian BPM non subsidi banyak yang pindah menjadi subsidi. Itu sesuai regulasi ketentuan memang diizinkan dan dimungkinkan untuk masyarakat,” ujarnya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.

BPH Migas juga terus mengevaluasi pelanggaran pembelian BBM subsidi melalui pemblokiran QR Code terhadap pelanggaran yang ditemukan. Kendaraan yang terbukti menjadi pelangsir maupun penyalahgunaan BBM subsidi diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan berlaku.

Wahyudi mengatakan proses normalisasi distribusi BBM terus dilakukan dan diperkirakan kembali lancar dalam satu hingga dua hari kedepan. Ia meyakini upaya tersebut mampu mengurai antrean yang saat ini masih terjadi di sejumlah SPBU.

“Agar supaya sama-sama menjaga bahwasannya antrian yang terjadi saat ini kita semua terus berjuang keras untuk normalisasi. Dan paling lama 1-2 hari kedepan insyaallah semua akan terurai dan cukup lancar kembali,” ucapnya.