RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi X DPR RI menyoroti rendahnya realisasi anggaran pembangunan Sekolah Unggul Garuda Baru sepanjang tahun anggaran 2025. Program prioritas nasional tersebut baru menyerap anggaran sekitar 45,72 persen hingga akhir tahun pelaksanaan.

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, meminta penjelasan mengenai kendala pembangunan empat Sekolah Unggul Garuda Baru. Menurutnya, rendahnya serapan anggaran perlu diantisipasi agar tidak menghambat pelaksanaan proyek multiyears.

"Merujuk pada tertahannya serapan anggaran untuk empat unit Sekolah Unggul Garuda Baru di angka 45,72 persen. Kendala fundamental apa yang sebenarnya terjadi di lapangan," ujarnya dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Kemendiktisaintek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.

Habib juga meminta kementerian menjelaskan langkah mitigasi untuk mencegah keterlambatan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. Penjelasan tersebut dinilai penting agar proyek strategis nasional berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.

Sorotan serupa disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih yang mempertanyakan rendahnya realisasi program tersebut. Menurutnya, pembangunan Sekolah Unggul Garuda perlu segera dipercepat karena menjadi bagian penting peningkatan kualitas pendidikan nasional.

"Sekolah Garuda padahal baru menyerap 45,72 persen. Ini nampaknya juga perlu penjelasan," ujarnya.

Komisi X DPR RI berharap Kemendiktisaintek segera mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan pembangunan Sekolah Unggul Garuda Baru. Langkah tersebut dinilai penting agar program prioritas nasional dapat berjalan optimal sesuai target pemerintah.