BPOM Perkuat Pengawasan Obat Melalui Kolaborasi dengan TP PKK
- 16 Jul 2026 15:30 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- BPOM dan TP PKK Pusat menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat peran keluarga dalam pengawasan keamanan serta mutu obat dan makanan
- Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan keluarga merupakan benteng utama kesehatan, sementara jaringan TP PKK dinilai strategis meningkatkan literasi masyarakat
- Kerja sama mencakup penguatan komunikasi, informasi, edukasi, peningkatan kapasitas kader, pembinaan UMK dan UP2K, dengan masa berlaku tiga tahun
RRI.CO.ID, Makassar - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kolaborasi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat. Kolaborasi tersebut ditandai penandatanganan nota kesepahaman untuk meningkatkan peran keluarga dalam pengawasan keamanan serta mutu obat dan makanan.
Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan di Makassar bertepatan Puncak Peringatan ke-54 Hari Kesatuan Gerak PKK, Sabtu, 11 Juli 2026. Peringatan tersebut mengusung tema ‘Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045’.
Dalam momentum tersebut, BPOM menjadi satu dari sembilan mitra strategis yang dipercaya menjalin kesepakatan kerja sama bersama TP PKK. Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga pada sektor kesehatan melalui kolaborasi lintas kelembagaan yang berkelanjutan.
Nota kesepahaman bertujuan membangun sinergi sekaligus mengoptimalkan kerja sama meningkatkan peran aktif keluarga mengawasi obat dan makanan. Kedua pihak berkomitmen mendukung konsumsi produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
“BPOM tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi mitra pembangunan. Bersama TP PKK, kami ingin memastikan masyarakat memperoleh obat, kosmetik, dan pangan yang aman, bermutu, dan berkhasiat,” ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar di Makassar, Sabtu,11 Juli 2026.
Taruna menegaskan keluarga merupakan benteng utama dalam menjaga sekaligus membangun kesehatan masyarakat Indonesia. Menurutnya, jaringan TP PKK hingga tingkat desa menjadi mitra strategis untuk memperkuat literasi masyarakat mengenai keamanan obat dan makanan.
Sementara itu, Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Suswati Tito Karnavian menyambut baik kolaborasi tersebut dengan memaparkan kekuatan jaringan organisasinya. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri 2026, kepengurusan PKK tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, serta 43.792 desa/kelurahan.
“Keberadaan dan jejaring kader yang sedemikian besar merupakan potensi kekuatan sosial. Kemampuannya dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional dan daerah melalui pemberdayaan keluarga,” ujar Ketua Umum TP PKK dalam sambutannya, Sabtu, 11 Juli 2026.
Tri Suswati menyatakan. saat ini terdapat 6.364.671 kader TP PKK yang tersebar di seluruh Indonesia. Kader tersebut akan digerakkan mendukung program pengawasan obat dan makanan bersama BPOM mulai dari lingkungan keluarga.
Ruang lingkup kerja sama mencakup tiga fokus utama, yakni penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai keamanan obat dan makanan. Kolaborasi juga meliputi peningkatan kapasitas kader PKK, pembinaan UMK serta UP2K, dan berlangsung selama tiga tahun sejak penandatanganan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....