KBRN, Jakarta: Anggota BP3OKP Albert Yoku mengimbau, pemerintah melakukan pendekatan 'religius spirit' dalam program percepatan pembangunan di Papua. Cara tersebut, dinilai sukses dilakukan oleh pihak gereja di Papua dalam membangun pondasi awal infrastruktur.
"Pemerintah di dalam pendekatan pembangunan (Papua) tidak mencontoh kegiatan gereja pada segala sesuatu. Harusnya, pembangunan Papua itu dilakukan dengan pendekatan 'religius spirit' membawa dampak pada edukasi terhadap berbagai bidang di sana," kata Yoku saat berbincang dengan Pro3 RRI dikutip RRI.co.id, Jumat (2/6/2023).
Yoku menegaskan, pendekatan gereja dengan cara 'religius spirit' juga berhasil menyelesaikan perang suku di Papua. Dengan hal tersebut, diyakininya pembangunan Papua selama 20 tahun ke depan akan terlihat secara signifikan.
"Religius spirit telah mengubah kanibalisme perang suku, terisolasi dalam sukunya sendiri, inikan sudah terbuka oleh spirit religius itu. Sehingga, pembangunan 300-an suku Papua itu, bisa berkolaborasi dengan pendekatan spiritual itu," ucap Yoku.
Lebih lanjut, Yoku menuturkan, diharapkan ada input dari kondisi real masyarakat yang harus ditangani pemerintah pusat. Jangan sampai mengulang lagi program-progran top down yang ditentukan oleh Jakarta.
"Harus ditentukan dari provinsi apa sebetulnya kebutuhan real dari masyarakat Papua, sudah dilakukan pemetaan terhadap potensi tanah hutan. Sehingga, sumber daya alam dapat dimanfaatkan dan dikelola bersama investor, diharapkan terjadi akselerasi kepentingan ekonomi orang asli papua," ujar Yoku.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) fokus melakukan percepatan pembangunan di Papua. Untuk mewujudkannya, pemerintah pun membentuk Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Pemerintah telah membuat Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041, pada 17 April 2023 lalu. Terdapat tiga misi besar pembangunan Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Sebelumnya, Ketua BP3OKP Ma'ruf Amin, mengukuhkan enam anggota BP3OKP, di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023). Wapres RI memberikan intruksi kepada enam anggota BP3OKP untuk memastikan program pembangunan tersebut dapat berjalan baik.
"Anggota BP3OKP dapat betul-betul mengawal ketuntasan program yang diatur dalam RIPPP dan RAPPP. Sebagai rencana aksi 5 tahunan (pembangunan Papua),” kata Wapres.
Kemudian, Wapres secara khusus menyampaikan empat poin penting yang perlu dipedomani setiap Anggota BP3OKP dalam menjalankan tugas. Pertama, memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua secara mendalam.
“Perbanyak mendengar agar kita dapat menciptakan kebijakan yang sesuai dengan realitas lapangan. Serta menjawab harapan dan kebutuhan riil masyarakat Papua,” ujar Wapres.
