RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian PKP menyiapkan anggaran sekitar Rp2,2 triliun untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan seluruh kebutuhan pelaksanaan pembangunan huntap telah dipersiapkan. Menurutnya, kesiapan tersebut mencakup kebijakan, program, anggaran, hingga desain bangunan yang akan digunakan.

“Kesiapan kebijakan sudah siap, program dan anggaran juga sudah disiapkan dengan nilai sekitar Rp2,2 triliun. Desain hunian tetap beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya juga sudah siap menggunakan teknologi RISHA dan bata interlock presisi,” kata Maruarar dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026.

Ia menjelaskan pemerintah daerah turut membantu penyediaan lahan untuk pembangunan huntap. Selain itu, Kementerian PKP juga telah menyiapkan sumber daya manusia pendukung di wilayah terdampak.

Maruarar menyebut personel yang disiapkan terdiri atas 57 orang di Aceh, 35 orang di Sumatra Utara, dan 30 orang di Sumatra Barat. Menurutnya, kesiapan tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Menteri PKP juga mengusulkan pelibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan program tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai tata kelola yang baik.

Menurut Maruarar, teknologi RISHA dan bata interlock presisi dipilih karena telah digunakan dalam berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. RISHA akan digunakan untuk pembangunan huntap komunal di Aceh dan Sumatra Utara, sedangkan bata interlock presisi diterapkan di Sumatra Barat.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan Kementerian PKP menjadi salah satu prioritas dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Menurutnya, pembangunan huntap komunal sangat dinantikan oleh masyarakat terdampak.

“Kementerian PKP menjadi salah satu prioritas karena pembangunan hunian tetap komunal sangat dinantikan masyarakat. Karena itu, kami berharap ada dukungan percepatan dari Kementerian Keuangan,” ujar Menteri Dalam Negeri yang sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra tersebut.

Ia menjelaskan pembangunan huntap komunal menjadi tanggung jawab Kementerian PKP, sedangkan pembangunan hunian melalui skema in-situ dilaksanakan oleh BNPB. Selain itu, pembangunan huntap melalui skema gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi juga terus berjalan.

Tito menyebut sebanyak 2.603 unit huntap akan dibangun melalui kerja sama tersebut. Rinciannya, 1.103 unit di Sumut, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumbar dengan target penyelesaian pada Oktober 2026.