KBRN, Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berkomitmen mengembangkan 222 kecamatan di perbatasan Indonesia dengan negara lain. Hal ini agar pemerataan pembangunan dan kedaulatan dapat terjaga.

Demikian dikatakan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Zudan Arif Fakrulloh dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Minggu (2/4/2023). "Di era Pak Jokowi ini fokus membangun kawasan perbatasan," ujarnya.

Zudan mengatakan, dalam membangun kawasan perbatasan, pihaknya fokus mengawasi garis batas negara. Terutama garis batas negara dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. 

"Itu kalau kami tidak selesaikan penyelundupan banyak sekali," ujarnya. Zudan juga berkomitmen membenahi pos lintas batas negara (PLBN).

Untuk itu, BNPP berkoordinasi dengan sejumlah lembaga seperti imigrasi, bea cukai, TNI/Polri dan karantina pertanian. "Kalau dulu ketika saya sebagai Dirjen Dukcapil fokus pelayanan publik sekarang fokus ke kedaulatan," ucapnya.

Selain itu, ia juga berkomitmen memajukan daerah perbatasan. Terutama membangun desa-desa tertinggal yang jauh dari ibu kota provinsi maupun Kabupaten. 

"Itu fokus dari Pak Jokowi dan Pak Tito saya diberi tugas hidupkan kawasan perbatasan," ujarnya. Zudan menekankan, pentingnya membanjiri produk-produk nasional di kawasan perbatasan sesuai instruksi Presiden Jokowi. 

Hal itu agar warga dari negara lain dapat berbelanja di Indonesia. "Ini agar orang Malasia, Papua Nugini dan Timor Leste belanjanya ke Indonesia," ucapnya.

Lebih lanjut, BNPP terus melakukan pengawasan garis batas negara. Menurut Zudan, pengawasan ini melibatkan TNI,  Badan Informasi Geospasial, Dinas Topografi AD, dan Kodim.