KBRN, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup saat ini masih mendalami potensi kerusakan yang timbul akibat aktivitas pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal tersebut merupakan pengawasan yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan penelitian lebih detail. Dan kini Kementerian Lingkungan Hidup sudah mendatangkan para ahli dan pengambilan sample.

"Memang secara kasat mata kita sudah bisa melihat kerusakannya. Secara saintifik memang harus dibuktikan dulu, baik melalui lab maupun dengan para ahli," kata Hanif, Senin (23/6/2025).

Dia mengatakan, proses pendalaman dampak kerusakan oleh para ahli itu diperkirakan akan menghabiskan waktu sekitar satu bulan. Ketika sudah mendapatkan hasil dari laboratorium tersebut, maka pihaknya akan segera melakukan pencabutan persetujuan lingkungan.

Saat ini KLH/BPLH baru membekukan dua persetujuan lingkungan yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan dua perusahaan lainnya belum memiliki persetujuan lingkungan.

Hanif menyatakan bahwa PT Gag Nikel masih diizinkan beroperasi di wilayah tersebut. Karena berdasarkan data KLH/BPLH memperlihatkan dalam empat tahun terakhir, perusahaan itu memiliki Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan (PROPER) yang baik.

"Secara administrasi memang dia merupakan satu dari 13 perusahaan yang dibolehkan menambang. Kemudian secara teknis penambangan memang telah PROPER, artinya nilainya hijau dan biru," ucap Hanif.