BPS Soal 'Childfree', Aktivis Sebut Perempuan Ingin Punya Anak

KBRN, Jakarta: Aktivis Perempuan, Tunggal Pawestri mengatakan, masih banyak perempuan Indonesia yang menginginkan memiliki anak. Penegasan itu menanggapi hasi laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait childfree selama periode 2023.

Dalam survei BPS, ada 72 ribu perempuan Indonesia dengan usia 15-49 tahun tidak ingin memiliki anak (childfree). Masih berdasarkan survei BPS, dalam empat tahun terakhir angka childfree pada perempuan Indonesis meningkat.

"Kita perlu bertanya ke BPS jika ada data lain perempuan yang memutuskan punya anak. Saya yakin masih banyak perempuan Indonesia memutuskan punya banyak anak," kata Tunggal dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, dikutip Minggu (17/11/2024).

Ia mengatakan, kondisi di Indonesia tidak seperti di Jepang dan negara maju lainnya, di mana perempuan memutuskan untuk childfree. Berbagai persoalan dihadapi perempuan Indonesia, seperti rendahny kesadaran kesehatan reproduksi hingga ketidakpahaman soal kontrasepsi.

"Narasi menyalahkan perempuan atau ada ideologi yang berkembang, tidak seperti itu. Mengikuti negara lain ide childfree, saya fikir tidak sejauh itu dan masih jauh kayak di Jepang," katanya, menegaskan.

Menurutnya, angka survei terkait childfree dari BPS, terlalu berlebihan dan 'bombastis'. Ia pun mempertanyakan sample atau metode yang dipakai BPS untuk melakukan survei.

Ia mengatakan, jumlah perempuan yang memutuskan tidak memiliki anak, masih kecil. Oleh sebab itu, ia berharap mendapatkan data yang lengkap dari BPS.

"Angka 77 ribu itu delapan persen dari berapa koresponden, kalau dari 1 juta nah 1 juta itu angka apa?Angka itu terlalu fantastis dan saya belum lihat rule, saya ingin lihat data," ujarnya.

Adapun terkait keputusan memilih tidak punya anak, lanjut dia, bukan hanya dari perempuan namun laki-laki sebagai suami. Umumnya, faktor utama alasan tidak ingin memiliki anak adalah ekonomi.

Ada kekhawatiran tidak dapat mengurus anak dengan baik pada situasi ekonomi belum stabil. Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan mitigasi atas keluhan perempuan.

"Kekhawatiran itu harus dimitigasi, kalau teman perempuan alasan tidak sanggup memilihara anak dengan kondisi ini, intervensi negara utama. Jangan fokus kepada perempuan tapi buat ekosistem yanh aman, nyaman dan terjamin ketika memelihara anak," ujarnya.

Pada sistem sosial dimasyarakat patriarki, perawatan anak masih menjadi tanggungjawab pihak perempuan. Beban perempuan menjadi ganda ketika perempuan dituntut untuk mencari nafkah.

"Kita tau terkait pengurusan dan perawatan anak, beban banyak di perempuan. Ini ada beban ganda dihadapi perempuan dan mestinya diberi insentif oleh pemerintah seperti kemudahan perawatan kesehatan anak," ucapnya.