KBRN, Madiun: Penyandang disabilitas Kota Madiun menjadi sasaran patroli pengawasan kawal hak pilih Bawaslu, di shelter Jalan Srindit, Selasa (9/7/2024). Sebab keberadaan kaum difabel itu, harus menjadi skala prioritas agar dapat menggunakan hak pilih, terutama saat Pilkada serentak, 27 November mendatang.
Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Madiun (PPDKM), Paran Raharjo mengatakan, saat Pemilu 2024 lalu, ada banyak kendala yang dialami kaum difabel. Di antaranya saat dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pantarlih, tidak ditulis secara detail ada tidaknya difabel dalam satu KK.
"Kemarin itu yang nyata, coklitnya tidak sesuai. Mestinya kan dicantumkan, apakah di rumah itu ada difabel atau tidak, ternyata ada difabel tapi tidak dicantumkan, kalau pun ada difabel, jenisnya apa, kan harus seperti itu," ujarnya.
"Misalnya jenisnya difabel itu tuna netra, atau tuna rungu wicara, itu harus jelas. Ini yang menjadi persoalan bagi teman-teman kita," tambahnya.
Pada sisi lain, ia mengapresiasi program patroli pengawasan kawal hak pilih dari Bawaslu. Dengan begitu, mereka mengetahui kondisi dan kendala yang dialami masyarakat.
“Ada program kawal hak pilih ini, tentunya sangat bagus. Dan saya sebagai ketua PPDKM ikut mengawal juga, agar teman-teman disabilitas ini terfasilitasi dengan baik,” tambahnya.
Paran berharap, penyelenggara Pemilu dapat menjalankan tugasnya sesuai aturan. Pun juga memperhatikan kaum disabilitas, sehingga mereka bisa menggunakan hak pilih pada Pilkada nanti.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....