Polres Madiun Kota Amankan Sidang Pleno Penetapan Pemenang Pilkada 2024

KBRN, Madiun: Polres Madiun Kota menerjunkan sebanyak 126 personel untuk mengamankan Sidang Pleno terbuka Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024. Sidang Pleno yang digelar pada Kamis (9/1/2025) berlangsung di dua lokasi berbeda di Kota Madiun, yaitu di Ballroom Aston Hotel Madiun untuk penetapan Bupati dan Wakil Bupati Madiun, serta di Hotel lainnya untuk penetapan Walikota dan Wakil Walikota Madiun.

Kapolres Madiun Kota, AKBP Agus Dwi Suryanto, menjelaskan bahwa langkah pengamanan ini diambil guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), baik selama acara berlangsung maupun setelah pengumuman hasil penghitungan suara resmi. Pengamanan dilakukan di lokasi Sidang Pleno serta di titik-titik rawan yang diperkirakan membutuhkan perhatian ekstra.

“Pengamanan kali ini mencakup dua agenda besar, yaitu Sidang Pleno Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Madiun yang dimulai pukul 09.00 WIB, dan Sidang Pleno Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Madiun pada pukul 13.00 WIB,” ujar Kapolres.

Selain personel yang disiagakan di lokasi acara, Polres Madiun Kota juga melaksanakan patroli rutin untuk mengantisipasi adanya potensi gangguan kamtibmas. Personel pun ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk mencegah aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang bisa berpotensi anarkis.

“Jumlah personel yang diturunkan sebanyak 126 orang, dan jika diperlukan, kami akan menambah jumlah personel sesuai situasi di lapangan,” tambah Kapolres.

Kepada masyarakat, Kapolres mengimbau untuk tetap menjaga kedamaian dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. “Kami menghimbau kepada semua pihak untuk menerima hasil Pilkada dengan sportif dan dewasa,” ungkapnya.

Untuk memastikan kelancaran proses penetapan pemenang Pilkada, Polres Madiun Kota juga berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti TNI, Bawaslu, dan KPU. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penetapan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menjaga situasi tetap kondusif setelah pengumuman hasil Pilkada.