KBRN, Madiun: DPRD Kota Madiun mendorong pemerintah kota untuk meningkatkan kinerja, sekalipun saat ini dipimpin penjabat (pj) walikota. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, usai menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan atas raperda laporan pertanggungjawaban (LPj) Walikota Madiun terhadap APBD 2023, Jum’at (7/6/2024).
Bukan tanpa alasan, ia ingin prestasi yang telah ditorehkan Kota Madiun ke depan bisa lebih meningkat. Itu seiring Kota Madiun menyandang status wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Harapannya jangan sampai terjadi penurunan kinerja karena hanya dipimpin Pj. Mohon maaf karena biasanya ASN itu melihat tidak ada hierarki yang kuat, kadang-kadang jalan semaunya, kami harap itu tidak terjadi di Kota Madiun,” ujarnya.
Usai pengambilan keputusan terhadap LPj APBD 2023, agenda berikutnya DPRD akan segera mengirimkan dokumen tersebut ke Pemprov Jatim untuk mendapatkan evaluasi. Ia berharap akhir bulan ini, atau awal Juli nanti bisa segera dilakukan pembahasan mengenai perubahan anggaran keuangan (PAK).
Politisi PDIP ini mengaku pembahasan mengenai PAK ini cukup mendesak. Apalagi, masa tugas anggota DPRD lama periode 2019-2024 segera berakhir pada akhir Agustus mendatang.
“Kami tidak ingin program yang berjalan nantinya di sisa tahun ini asal-asalan,” tegasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....