KBRN, Madiun: Sejumlah fraksi DPRD Kota Madiun menyoroti realisasi dana alokasi khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik 2023 yang tidak memenuhi target. Hal itu seperti disampaikan juru bicara fraksi Demokrat dan PDIP DPRD dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang laporan pertanggungjawaban (LPj) APBD 2023 di gedung dewan, Selasa siang (28/5/2024).

Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Istono tidak menampik, ada banyak catatan dan pertanyaan yang disampaikan kepada pihak eksekutif. Salah satunya terkait DAK Fisik yang hanya terelaisasi 89,05 persen atau Rp5,6 Miliar dari target yang ditetapkan.

Sedangkan DAK non fisik terealisasi 87,20 persen atau Rp76,7 Miliar dari target yang ditetapkan. Pertanyaan itu menurutnya wajar, sebagai bahan penyempurnaan.

“Walaupun fraksi-fraksi menyampaikan pertanyaan yang cukup kritis, itu masih dalam koridor yang wajar dalam rangka untuk mendapatkan penjelasan (walikota.red). Semakin banyak orang memberikan masukan atau catatan, sebaiknya itu diberikan jawaban sesuai proporsinya,” ujarnya.

Sementara itu Pj Walikota Madiun, Eddy Supriyanto akan segera menyusun jawaban atas pertanyaan fraksi DPRD, termasuk soal tidak tercapainya target penyerapan DAK fisik maupun non fisik.

“Terkait realisasi, pencapaian dan sebagainya, tentunya akan kami bahas dengan tim, kami akan menyiapkan jawaban itu. Karena memang semua sudah bekerja keras, dan semuanya sudah terukur,” tambahnya.

Selain soal tidak tercapainya target DAK, fraksi DPRD Kota Madiun juga menanyakan realisasi belanja pegawai yang masih terdapat sisa lebih cukup tinggi. Termasuk masih tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2023 sebesar Rp113,9 Miliar.