KBRN, Madiun : Anggaran pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) khususnya untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mentok di angka Rp5 Miliar. Itu setelah tim badan anggaran (Banggar) DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) memangkas nominal anggaran yang diajukan sebelumnya.
Ketua Bawaslu Kota Madiun, Wahyu Sesar Tri Sulistyo Nugroho mengatakan, anggaran pengawasan telah dilakukan rasionalisasi. Dari usulan awal Rp9,6 miliar, dan pernah dirasionalisasi menjadi Rp8,5 Miliar hingga akhirnya diajukan Rp5,6 miliar.
Namun oleh Banggar dan TAPD, anggaran tersebut diminta untuk merasionalisasi kembali karena anggaran yang diposting Pemkot Madiun untuk pengawasan tahapan pilkada hanya Rp5 Miliar.
“Pada intinya kami melakukan rasionalisasi menyesuaikan kebutuhan," ujarnya, Minggu (8/10/2023).
Wahyu menjelaskan, usulan anggaran pengawasan pilkada sempat membengkak karena jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada diasumsikan sama seperti jumlah TPS pada Pemilu. Padahal saat Pilkada nanti, beradasrkan penghitungan KPU hanya 345 TPS.
“Oleh sebab itulah kami lakukan rasionalisasi karena berkaitan dengan honorarium pengawas di masing-masing TPS," tambahnya.
Menurutnya, anggaran Rp 5 miliar itu untuk mengakomodir kebutuhan anggaran dan pembiayaan bawaslu. Mulai operasional kantor, honorarium jajaran panitia pengawas kecamatan (panwascam), petugas pengawas lapangan (PPL), serta sejumlah kegiatan pengawasan, yakni, meliputi kawal hak pilih, pemutakhiran data pemilih dan lain sebagainya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....