KBRN, Madiun : Pemkot Madiun bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dihelat November 2024. NPHD itu ditanda tangani bersamaan dengan serah terima kirab Pemilu 2024 di Pahlawan Bisnis Center (PBC) pada Kamis (21/9/2023).
Ketua KPU Kota Madiun, Wisnu Wardhana mengatakan, dalam NPHD tersebut total anggaran yang disepakati sebesar Rp21,5 Miliar, sesuai kebutuhan KPU. Anggaran tersebut akan dicairkan dalam dua tahap, yaitu tahun ini dan tahun 2024.
“Nilai NPHD sejumlah Rp21,5 Miliar terbagi dua tahap. Tahap pertama di tahun 2023 ini dicairkan Rp8,6 Miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp12,9 Miliar,” kata dia.
Sementara itu Walikota Madiun, Maidi menjelaskan, kebutuhan anggaran Pilkada yang akan dicairkan tahun ini sudah diposting dalam perubahan APBD (P-APBD) 2023. Untuk itu ia berharap KPU dapat memanfaatkan anggaran tersebut dengan optimal, salah satunya untuk kegiatan sosialisasi.
“Dana yang dibutuhkan itu sudah siap, silahkan bisa dicairkan karena sudah kita tanda tangani semuanya. Jadi untuk kegiatan sosialisasi, keuangan sudah bisa diambil,” ujarnya.
Seperti diketahui, kebutuhan anggaran KPU Kota Madiun untuk Pilkada 2024 akan digunakan untuk berbagai program dan kegiatan. Tidak hanya untuk sosialisasi pendidikan politik, tetapi juga untuk pengadaan logistik, honorarium dan sebagainya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....