KBRN, Madiun : DPRD Kota Madiun meminta usulan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Madiun tahun 2024 yang disampaikan KPU dan Bawaslu sekitar Rp26,5 Miliar dirasionalisasi. Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Istono mengatakan, rasionalisasi usulan dana pilkada harus dilakukan karena anggarannya dicairkan dalam dua tahap.

Pertama, sekitar 40 persen pada perubahan anggaran keuangan (PAK) 2023. Kemudian, sisanya dicairkan pada APBD 2024.

Istono mengatakan, pelaksanaan Pilkada Kota Madiun diasumsikan berjalan satu putaran. Dari asumsi tersebut, Istono menyatakan bahwa KPU Kota Madiun mengusulkan anggaran sekitar Rp21,5 miliar.

Dengan rincian, sebesar Rp8,6 miliar dicairkan pada tahun ini melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Kemudian, sisanya sekitar Rp12,9 miliar dialokasikan pada tahun depan.

Sedangkan Bawaslu mengusulkan anggaran sebesar Rp5,6 miliar. Hanya saja, banggar dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) masih akan merasionalisasi kembali pengajuan dana untuk pengawasan tersebut, karena anggaran yang tercatat dalam perencanaan hanya dialokasikan Rp5 miliar.

“Untuk Bawaslu karena masih menyisakan adanya data yang belum matching antara data KPU dengan Bawaslu, makanya kami masih memberikan kesempatan untuk dilakukan rasionalisasi yang terakhir,” ujarnya kemarin.

Proses rasionalisasi anggaran pilkada akan kembali dibahas pada Senin (11/9/2023). Dari situ, Istono berharap kebutuhan dana pelaksanaan pemilihan wali kota (pilwakot) untuk tahun depan dari sisi penyelenggara pilkada sudah bisa klir.

Meski demikian, menurut Istono, kebutuhan anggaran pilkada itu belum termasuk untuk keperluan pengamanan. Terkait persoalan tersebut, dia meminta pihak eksekutif untuk berkoordinasi dengan Polres Madiun Kota, Korem 081/DSJ maupun Kodim 0803 Madiun sebelum pembahasan R-APBD 2024.

“Sisi keamanan belum mengajukan anggaran, ini baru versi KPU dan Bawaslu,” pungkasnya.