KBRN, Madiun : DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna penanda tanganan nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) Kota Madiun tahun anggaran 2023, Rabu (26/7/2023). KUA PPAS perubahan itu masih berfokus pada pemulihan ekonomi.
Walikota Madiun, Maidi mengatakan, pada KUA PPAS perubahan tahun 2023, pelayanan dasar, dan pelayanan publik harus dikedepankan. Contohnya program pavingisasi dan lampunisasi masih menjadi skala prioritas.
Dua program tersebut, kata Maidi menjadi sektor penopang tumbuhnya ekonomi di Kota Madiun. Artinya, warga maupun pelaku UMKM yang melaksanakan kegiatan usahanya semakin nyaman dan aman.
“Kalau malam lampunya terang, jalannya enak berarti malam pun bisa melaksanakan transaksi. Sehingga skala prioritas kita masih pada sektor ekonomi. Jadi infrastruktur juga arahnya menuju ke ekonomi,” ujarnya.
Walikota, Maidi menegaskan, KUA PPAS perubahan ini menyempurnakan program dan kegiatan yang ada dalam APBD 2023. Artinya, kegiatan yang belum tuntas dan memerlukan anggaran yang tidak banyak, maka akan dituntaskan pada perubahan anggaran tahun ini.
“Kita tuntaskan dalam waktu yang singkat, utamanya yang membutuhkan anggarannya tidak banyak,” tambahnya.
Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Istono menyatakan, KUA PPAS Perubahan tahun 2023 menitik beratkan pada peningkatan ekonomi masyarakat dan sosial sebagai dampak pandemi covid-19. Dewan, kata Istono akan bersinergi dengan pemkot agar program dan kegiatan yang dijalankan tepat sasaran.
“Kita harus tetap on the track, on the schedule, semuanya tidak boleh kendor dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, baik SDM sebagai pelaksana dari pembangunan ini maupun budget kita,” ucapnya.
Istono menegaskan, program kesejahteraan masyarakat seluruhnya diakomodir. Mengingat program dan kegiatan yang dijalankan pemkot seluruhnya berpedoman pada RPJMD provinsi Jatim dan RPJMN.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....