KBRN, Deliserdang: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Hadi Tjahjanto, mengajak kepala daerah untuk membantu masyarakat dalam membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada pendaftaran tanah pertama kali. Hingga kini telah terdapat 118 kabupaten kota yang membebaskan bea tersebut.
Hal itu disampaikan Hadi Tjahjanto dalam pidatonya yang dibacakan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin, saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) ke-63 tahun 2023, di Lapangan Astaka, Jalan Pancing, Kabupaten Deliserdang, Senin (25/9/2023).
Hadi juga mendorong pendaftaran terhadap tanah wakaf dan rumah-rumah ibadah seperti masjid, gereja, pura dan lainnya, tanpa terkecuali atau diskriminasi. Sehingga umat beragama dapat beribadah dengan tenang, dijamin konstitusi.
"Begitu juga setiap kabupaten kota harus memiliki rencana detil tata ruang (RDTR) yang mencakup aspek tata kota, pariwisata, perindustrian, dan mitigasi bencana," ujarnya.
Tema HANTARU tahun ini adalah 'Kinerja dan Kolaborasi untuk Indonesia Maju'. Sebagaimana program pertanahan yang tidak dapat berjalan tanpa sinergi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh pihak terkait.
"Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (ATR/BPN) berkomitmen untuk melakukan kerja, serta membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak," ujarnya.
Dari catatan tersebut, lanjutnya, saat ini Kementerian ATR/BPN telah mendaftarkan sebanyak 107,1 Juta bidang tanah dari target 126 Juta bidang tanah. Dan diharapkan pada 2025 mendatang, seluruh bidang sudah terdaftar.
"Selain itu, melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) saat ini telah terdapat 10 kabupaten kota yang dinyatakan lengkap," ucapnya.
Sedangkan kepada para aparatur, ia mengingatkan bahwa perlunya memersiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten secara intelektual, profesional, serta berkarakter baik. Untuk itu pula, keberadaan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) diharapkan dapat melahirkan generasi penerus melanjutkan pengabdian.
Pada peringatan tersebut, Pj Gubernur Sumut menyerahkan penghargaan kepada para aparatur pertanahan berprestasi, maupun yang menjalani masa purna bakti. Sekaligus menyerahkan sertifikat aset (tanah) kepada sejumlah instansi di wilayah kerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara.
