KBRN,Kupang: Pemerintah Indonesia dan Timor Leste sepakat memperkuat kerja sama pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) lintas batas melalui Proyek MITLTW yang digelar dalam lokakarya selama tiga hari di Kupang, 21–23 Mei 2025.
Kegiatan ini mempertemukan pemangku kepentingan dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi dari kedua negara untuk mendorong ketahanan air, pangan, dan ekonomi di wilayah perbatasan Kabupaten Belu dan Malaka (Indonesia) serta Bobonaro dan Covalima (Timor-Leste).
Salah satu pembahasan utama adalah rencana pembaruan Implementation Arrangement (IA) berdasarkan Nota Kesepahaman tahun 2018 tentang pengelolaan DAS, yang mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6.5.2 terkait kerja sama air lintas negara.
“Implementation Arrangement ini bukan sekadar dokumen, tetapi peta jalan bersama menuju pembangunan ekosistem dan komunitas yang tangguh,” ujar Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum., Dirjen Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan, KLHK.
Ketut S. Putra dari Conservation International menekankan bahwa alam tidak mengenal batas negara. “Melalui MITLTW, kita menyatukan nilai dan tindakan untuk melindungi ekosistem bersama,” ungkapnya.
Direktur Jenderal Kehutanan Timor-Leste, Hermenegildo de Almeida Granadero, menegaskan pentingnya kolaborasi untuk memastikan penggunaan adil atas sumber daya air bersama.
Lokakarya juga menyepakati pembentukan Joint Forest Working Group (JFWG) dan gugus tugas masyarakat untuk mendukung analisis dan rencana aksi strategis lintas batas.
“Kita tidak hanya menjaga DAS penting, tapi juga membangun kepercayaan dan masa depan lebih baik bagi lebih dari 450 ribu orang yang menggantungkan hidup pada ekosistem ini,” kata Prapti Bhandary dari CI-GEF.
Langkah selanjutnya adalah penyusunan Kerangka Acuan untuk analisis awal dan rekrutmen pakar lintas negara. Lokakarya ditutup dengan semangat kolaborasi yang kuat untuk perlindungan jangka panjang DAS lintas batas Talau-Loes dan Mota Masin. (As)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....