KBRN, Wamena: Masyarakat Asolokobal di distrik Asolokobal meminta agar pemerintah mendirikan pos kemanan TNI atau Polisi di wilayah Molama, areal yang baru - baru ini menjadi medan perang suku antara Asolokobal dan Wouma.

Permintaan itu disampaikan dengan alasan, areal Molama sering dijadikan tempat perang suku atau pertikaian antar suku oleh kedua belah pihak, termasuk perang suku yang baru saja terjadi, sehingga dirasa perlu untuk dirikan pos kemanan di wilayah tersebut.

"Melihat tempat kasus atau kejadian - kejadian perang atau pertikaian antar suku yang sering terjadi dan baru saja kami alami di wilayah atau daerah rawan konflik atau daerah tersebut adalah disebut weny karowa, maka sudah menjadi wajib dan segerah membangun pos TNI atau Brimob di wilayah Wouma Molama, jalan Megapura Asolokobal" kata Yustinus Asso, tokoh masyarakat Asolokobal membacakan rekomendasi atas pernyataan sikap masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat upacara inisiasi adat perdamaian oleh masyarakat Asolokobal yang berlangsung di distrik Asolokobal, Senin (08/07/2024), sore. Kegiatan itu dihadiri Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili Asisten III Setda, Petrus Mahuse bersama sejumlah OPD lainnya.

Selain, rekomendasi tentang pembangunan pos kemanan, masyarakat juga menyatakan, jika setelah perdamaian ini, masih ada oknum yang melakukan aksi Pemalangan di Jl. Wamena - Kurima dan aksi penyerangan yang merugikan orang lain, maka oknum pelaku wajib ditangkap oleh aparat penegak hukum.

"Dibawa dan ditahan lalu diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia" kata Yustinus.

Selain itu, masyarakat Asolokobal juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang mereka sebut dengan rekomendasi itu berupa penutupan agen - agen minuman keras, hingga penertiban mobil angkutan umum jurusan Wamena - Kurima dan sekitarnya yang dianggap kerap menjadi pemicu keributan hingga pertikaian.

Setelah membacakan pernyataan sikap dan rekomendasi yang menjadi aspirasi masyarakat Asolokobal, selanjutnya pernyataan tertulis di sampaikan kepada Pemprov Papua Pegunungan, Pemda Lanny Jaya dan Jayawijaya.

Pernyataan juga diserahkan kepada pihak TNI dan Polri, namun keduanya tidak ada perwakilan yang hadir sehingga sebagai gantinya diserahkan kepada ketua LMA Jayawijaya, Herman Doga dan Theo Hesegem sebagai mediator konflik tersebut.(*)