Pemerintah Siapkan Strategi Pembiayaan Antisipasi Defisit Anggaran 2024

KBRN, Jakarta: APBN 2024menunjukkan masih akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah harus mencari pembiayaan baik melalui utang maupun investasi.

"Berapa besar pembiayaan untuk tahun 2024, masih kita hitung. Tapi posturnya masih relatif sama dengan strategi pembiayaan di tahun 2023,” kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Riko Amir dalam Media Gathering Kementerian Keuangan di Puncak, Bogor, Selasa (26/9/2023).

Untuk pembiayaan melalui utang, kata Riko, besaran dan penggunaannya sudah diperhitungkan dalam perencanaan satu tahun ke depan. Jadi, penambahan utang tidak serta merta dilakukan, karena sudah dalam perencanaan.

"Ada kesan bahwa kita tiba-tiba nambah utang, padahal tidak seperti itu karena perencanaannya sudah dilakukan untuk satu tahu. Apakah itu dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dalam bentuk pinjaman," ujar Riko menjelaskan.

Saat ini, tambah Riko, defisit anggaran sudah semakin menurun sekitar 2,8 persen dari PDB di tahun 2023. Tapi utang bruto pemerintah masih tinggi, karena masih ada komponen jatuh tempo dari utang tahun sebelumnya.

"Defisit anggaran di tahun 2023 sebesar Rp598,2 triliun. Tapi ada pembayaran utang jatuh tempo sebesar Rp500 triliun rupiah," ucap Riko.

Pemerintah mengutamakan sumber pembiayaan dari rupiah sebesar 75-85 persen untuk memenuhi defisit tersebut. Sumber lainnya dari Valuta Asing (Valas) sebesar 15-25 persen

"Rupiah lebih diprioritaskan untuk memitigasi nilai tukar, agar jika nilai tukar Rupiah melemah dampaknya ke APBN tidak terlalu besar. Pemerintah juga memanfaatkan suku bunga yang sifatnya fix dibandingkan yang floating, agar bisa memprediksi berapa utang yang harus dibayar tahun berikutnya," kata Riko.

"Realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang hingga Agustus 2023 mencapai Rp198 triliun atau 28,4 persen dari target. Jumlah itu masih on track dan antisipatif, serta dikelola secara terukur dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan global," kata Riko menutup penjelasannya.