KBRN, Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Tenggara hingga 30 November 2024 telah mencapai Rp3,88 triliun, dengan total 65.908 debitur. Angka ini menunjukkan keberhasilan program KUR dalam mendukung pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi penyaluran KUR dengan nilai Rp1,61 triliun (42,25%), disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp1,28 triliun (33,05%). Segmen mikro mendominasi kredit yang tersalurkan, menyumbang Rp2,81 triliun atau sekitar 72,55%.

Kabupaten Kolaka menjadi wilayah dengan penyaluran KUR terbesar, mencapai Rp602,9 miliar (15,54%). Kabupaten Konawe menyusul dengan Rp512,1 miliar, diikuti Kabupaten Muna sebesar Rp492 miliar. Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan masing-masing mencatat penyaluran lebih dari Rp443 miliar, menempatkan keduanya sebagai pusat pertumbuhan UMKM di Sultra.

Selain itu, kontribusi signifikan juga datang dari Kabupaten Buton sebesar Rp345,3 miliar dan Kolaka Utara sebesar Rp311 miliar. Wilayah seperti Kabupaten Muna Barat dan Konawe Kepulauan menunjukkan potensi besar untuk peningkatan penyaluran KUR ke depan, memperluas dampak positif program ini di seluruh daerah.

Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, mengungkapkan bahwa program KUR telah menjadi katalis penting bagi pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. “Penyaluran KUR mencerminkan komitmen untuk mendukung UMKM sebagai tulang punggung ekonomi. Distribusi yang merata ini menjadi bukti bahwa sektor mikro terus menjadi prioritas,” ujarnya.

Secara keseluruhan, kredit UMKM di Sultra tumbuh positif dengan kenaikan tahunan (yoy) sebesar 10,72% pada Oktober 2024. Rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat pada angka 3,08%, dengan pangsa kredit UMKM mencapai 36,07% dari total kredit perbankan senilai Rp40,25 triliun.

Bismi juga memaparkan lima sektor utama dalam penyaluran kredit di Sultra, yaitu pemilikan peralatan rumah tangga lainnya sebesar Rp15,31 triliun (38,42%), perdagangan besar dan eceran Rp7,33 triliun (18,38%), pemilikan rumah tinggal Rp5,48 triliun (13,73%), sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan Rp3,43 triliun (8,60%), serta sektor pertambangan dan penggalian Rp1,98 triliun (4,96%).