KBRN, Pandeglang: Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten, Virgojanti menginginkan percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten. Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Pandeglang.
"Kita harapkan dengan adanya sinergitas program, stunting di Banten terus menurun,"katanya saat mendampingi kunjungan rombongan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) pemerintah pusat ke Kelurahan Pagerbatu, Kecamatan Majasari, Senin (9/10/2023).
Baca juga:
ASI Eksklusif bagi Bayi Dapat Cegah Kasus Stunting
Ia menyebut, Provinsi Banten diapresiasi oleh Pemerintah pusat karena dinilai cepat dalam penurunan angka stunting sehingga mendapatkan tambahan dana insentif daerah.
"Dana insentif tersebut akan kita alokasikan untuk seluruh Banten guna percepatan penurunan stunting, sehingga kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Sementara Bupati Pandeglang, Irna Narulita menuturkan, prevalensi stunting Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023 diangka 24 persen. Pada tahun 2024 dengan penta helix Bupati Irna Narulita berharap bisa kembali turun sehingga bisa mengejar target nasional diangka 14 persen pada tahun 2025.
Baca juga:
250 Balita Stunting di Pandeglang Dapat Paket Bantuan Nutrisi
"Dengan semua unsur mulai pemerintah, akademisi, badan dan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media massa berkolaborasi serta berkomitmen untuk mencapai tujuan yang sama menyelesaikan kasus stunting," katanya.
Bupati meuturkan, Kelurahan Pagerbatu, Kecamatan Majasari adalah salah satu dari 10 desa dan kelurahan yang dijadikan lokus stunting. Selama tiga bulan kedepan kata Bupati Irna, wilayah tersebut akan mendapat intervensi khusus dalam pengentasan stunting.
"Alhamdulillah kami dapat dukungan dari TP PKK Pusat, Provinsi Banten, kemarin juga dapat dukungan paket nutrisi dari perusahaan swasta," ucap Irna.
Baca juga:
Tekan Stunting, Pemkab Tangerang Dapat Dana Insentif Rp6,47 Miliar
Menurut Bupati Irna, tahun lalu penurunan angka stunting hingga 8,5 persen pada tahun 2022 merupakan hasil keja semua pihak diantaranya cross cutting program lintas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
"Masalah stunting bukan hanya Dinkes saja, kita keroyokan membuat program dalam penurunan stunting, misalnya Perkim penanganan rumah kumuh dan jambanisasi, dan begitu juga OPD lainnya susuai tugas pokoknya yang sudah disusun," ujarnya.
