KBRN, Jayapura : Dengan telah terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Papua terbukti dengan diterimanya piagam UHC Award pada bulan Maret 2023 yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan diterima oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Pemda Provinsi Papua, BPJS Kesehatan terus meningkatkan sinergi dengan para Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Papua guna menyukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Untuk dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XII menyelenggarakan Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Papua, Kamis (14/09/2023).
Dalam sambutannya, Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan Mangisi Raja Simarmata menyampaikan bahwa saat ini kami sedang melakukan inventarisasi daerah belum terpenuhi fasilitas kesehatan.
“Ini dilakukan bertujuan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun masyarakat luas yang kesulitan mengakses layanan kesehatan, kami sedang menginisiasi beberapa model yang bisa diakses oleh masyarakat khususnya pada daerah belum tersedia fasilitas Kesehatan memenuhi syarat (DBTFMS)," tutur Mangisi Raja Simarmata.
Ditambahkan, saat ini ada dua desa yang telah dilakukan kerjasama yakni Desa Ater Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan dan Desa Maniuwo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
Mangisi menambahkan dari sisi kepesertaan data jumlah cakupan peserta JKN di Provinsi Papua s.d 1 September 2023 sebanyak 1.106.464 jiwa dengan status predikat UHC Non Cut Off.
Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti bersama yakni adanya penonaktifan peserta segmen Penerima Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan (PBI JK) setiap bulan oleh Kementerian Sosial.
Sebagai pengganti, peserta yang akan yang didaftarkan harus sudah terentry pada aplikasi SIKS-NG oleh Dinas Sosial baik di Kabupaten/Kota dan didukung juga dari Provinsi.
Selain itu, telah dilakukan juga Program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR) yang telah dilaunching oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada awal September 2023.
"Untuk Provinsi Papua yang menjadi Desa Pilot Project di Kabupaten Biak adalah Desa Babrinbo dan Kota Jayapura adalah Desa Tahima Soroma," ujar Mangisi Raja Simarmata.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Provinsi Papua yang diwakili Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Suzana Wanggai menyampaikan, Provinsi Papua telah melakukan lompatan besar yang luar biasa dalam penyelenggaraan Program JKN bagi seluruh penduduk Provinsi Papua, dimana Provinsi Papua merupakan salah satu Provinsi dengan jumlah capkupan peserta JKN lebih dari 98% jumlah penduduk selama tahun 2023.
"Hal ini menjadi jelas bahwa Provinsi papua mendukung penuh adanya Program JKN. Jumlah cakupan tersebut juga telah menumbuhkan kesadaran pentingnya gotong royong dalam memelihara dan menjaga kesehatan bersama," kata Suzana Wanggai.
Menurutnya, pemeliharaan kesehatan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun menjadi tanggung jawab dan kebutuhan bersama.
Untuk itu, transformasi mutu layanan yang tengah dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan dan meningkatkan kepuasan peserta harus terus didukung. Tantangan dan persoalan ke depan yang memerlukan solusi tentunya akan semakin besar dan membutuhkan kerja keras bersama.
"Saya atas nama Pejabat Gubernur Provinsi Papua juga menyampaikan terimakasih kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bersama-sama mendukung jalannya Program JKN dan berharap BPJS Kesehatan dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua,” tutup Suzana.
Sebagai informasi jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama sebanyak 183 dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebanyak 15 yang telah bekerjsama dengan BPJS Kesehatan.
