KBRN,
Padang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat (Pasbar) menggelar Rapat
Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Senin
(11/9/2023) di Aula Kantor Bupati setempat. Rakor digelar dalam upaya
meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan sektor terkait untuk
percepatan penurunan angka stunting dan pencegahan kasus stunting di Kabupaten
tersebut.
Staf Ahli bupati Pasbar Bidang Pemerintah Hukum dan Politik Armen, dalam sambutannya ketika mewakili bupati membuka Rakor tersebut meminta kepada seluruh perangkat daerah bersama stakeholder terkait untuk turut mengintervensi penurunan dan pencegahan stunting, dengan melakukan inovasi-inovasi dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Pasaman Barat.
“Upaya intervensi pencegahan dan penurunan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua perangkat daerah saja, akan tetapi menjadi gerakan bersama yang melibatkan semua unsur dan semua kalangan,” kata Armen.
Ia juga mengapresiasi semua OPD serta stakeholder terkait yang telah berperan dalam upaya penuntasan semua permasalahan stunting dalam intervensi di Pasbar. Salah satu masalah stunting yaitu berdasarkan hasil survei yang menunjukkan angka stunting Pasaman Barat mencapai angka 35,5 %. Diharapkan pada bulan Oktober mendatang, penilaian terhadap angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat mengalami penurunan.
Sementara itu Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Nova Dewita, menjelaskan, bahwa Visi BKKBN yaitu menjaga kesehatan tubuh yang seimbang dan menciptakan keluarga yang bahagia. Ia juga berharap setiap daerah di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pasaman Barat memiliki program Posyandu yang aktif dan juga berharap TPPS lebih cepat mengatasi permasalahan stunting ini.
“Bagaimana menjaga kesehatan tubuh yang seimbang dan menciptakan keluarga yang bahagia, upaya terpadu yang dilakukan dalam meningkatkan keluarga yang berkualitas salah satunya pencegahan dan penurunan angka stunting,” ujar Nova.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Pasbar, Anna Rahmadia, mengatakan, rakor ini juga dalam rangka adalah untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana metode dan teknologi yang ada pada pemerintah dan sektor terkait, mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan.
"Dengan memperkuat peran serta dan kapasitas pemerintah sektor terkait, dapat mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas. Selain itu kami berharap peran TPPS kecamatan dan nagari dalam percepatan penurunan stunting dapat ditingkatkan,” kata Anna.
