Lelang Jabatan Pimpinan OPD Bisa Di ikuti Hingga Lingkup Provinsi

KBRN, Semarang: Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mulai melakukan lelang jabatan untuk tiga jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan layanan umum daerah (BLUD) yang selama ini masih kosong.

Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan jika tiga jabatan tersebut, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), serta Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang.

"Dua hari lalu, kami mulai lelang jabatan. Ada tiga jabatan yang sudah mulai dilelang," katanya, Selasa (5/9/2023)

Ita sapaan akrabnya mengaku tidak langsung melelang seluruh jabatan pimpinan OPD yang masih kosong, hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan langkah penataan birokrasi.

"Saya tidak mau langsung 'brek' (semua) karena kami kan 'nata' (menata). Sebelum 'assessment', temen-temen kami lakukan ada uji kompetensi di mana-mana yang mereka bisa tempati," ujarnya

Untuk peserta lelang jabatan terbuka untuk umum, bukan hanya di lingkungan Pemkot Semarang namun hingga lingkup Provinsi Jawa Tengah untuk mengisi tiga jabatan yang sedang dilelangkan tersebut.

"Peserta Kami atur sampai tingkat provinsi. Siapapun boleh mendaftar karena di dalam aturanya minimal di satu wilayah provinsi. Sehingga monggo kalau ada yang mau mendaftar kami silahkan. Tentu nanti ada proses-prosesnya," katanya

Sedangkan untuk jabatan lain yang masih kosong, Ita mengungkapkan jika lelang juga segera dilakukan namun memang akan dilakukan secara bertahap.

"Nanti sambil penataan. Ini sudah betul-betul kosong, ada tahapan-tahapan lagi untuk penataan. Targetnya 25 Oktober mendatang minimal sudah pelantikan," ucapnya.

Sejumlah jabatan kepala OPD di lingkup Pemkot Semarang saat ini masih kosong antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan sejumlah OPD, Pemkot Semarang sementara ini sudah menunjuk pelaksana tugas (Plt) menggantikan tugas kepala dinas.