KBRN. Atambua: Karantina Kesehatan bekerjasama World Health Organization (WHO) Indonesia menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara.
Kegiatan ini selain dihadiri Supervisor Imigrasi PLBN Motaain Oktorius Kolo, terdapat juga perwakilan dari BNPP PLBN Motaain, Koordinator Karantina Kesehatan PLBN Motaain, Tim Karantina Kesehatan Provinsi NTT, Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, tim Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dan Tim WHO.
Kegiatan yang dilaksanakan, dimaksudkan untuk mengkaji kesiapsiagaan kesehatan masyarakat dan kapasitas respons di Lintas Batas Negara Indonesia dan Timor Leste. Berlangsung sejak 28 Agustus s/d 1 September 2023 di PLBN Motaain.
Kegiatan ini juga untuk melakukan asesmen, mengidentifikasi tantangan, kebutuhan dan sumber daya di pintu masuk lintas batas negara dalam deteksi dan respon terhadap situasi yang berpotensi menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat.
Rencana aksi jangka pendek dan panjang akan dihasilkan berdasarkan laporan asesmen dan simulasi ini, dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas kesehatan masyarakat di lintas batas negara Indonesia dan Timor Leste.
Sambutan dibuka oleh tim WHO, diikuti oleh proses asesmen terhadap kesiapsiagaan kesehatan masyarakat dan pelintas batas yang melewati PLBN Motaain. Asesmen ini melibatkan wawancara dengan pihak BNPP dan Imigrasi, dengan sorotan pada koordinasi antar lembaga, khususnya koordinasi BNPP dengan CIQ di PLBN Motaain, serta kerja sama dengan karantina kesehatan terkait pelintas batas yang memiliki potensi penyakit menular seperti Covid-19. Selain itu, fasilitas di PLBN Motaain juga menjadi perhatian dalam asesmen ini.
Supervisor Imigrasi PLBN Motaain Oktorius Kolo menjelaskan, bahwa karantina kesehatan menjadi garda terdepan di pintu masuk, terutama selama pandemi Covid-19. Kerjasama yang solid antara Imigrasi dan Karantina Kesehatan di PLBN Motaain. Termasuk dalam mengatasi pelintas batas yang perlu menjalani proses karantina sebelum memasuki wilayah Indonesia.
"Proses ini dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Penyaringan oleh karantina kesehatan sebagai tahap awalnya, diikuti oleh koordinasi jika ada indikasi penyakit berbahaya pada pelintas batas," ujar Oktorius.
