Pemerintah Alokasikan Anggaran Rp30 Triliun untuk Penanganan Stunting

KBRN, Jakarta: Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk penanganan stunting. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.

"Dari Rp30 triliun sekitar Rp20 triliun diserahkan ke Kementerian Sosial. Ini untuk dibagi dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH)," katanya saat Reviu Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Tingkat Nasional Tahun 2023, Rabu (30/8/2023).

Ia mengatakan anggaran dana PKH untuk masyarakat diharapkan untuk membeli makanan bergizi. Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang menggunakan dana PKH untuk kebutuhan pribadi.

"Perlu pengawalan agar tepat sasaran. Di lapangan saya pernah menemui masih ada stunting padahal sudah dapat PKH. Lalu ada yang bilang kalau uangnya dipakai untuk kredit motor, ada yang buat beli rokok," kata dia.

Ia mengatakan, anggaran dana sekitar Rp7 triliun dari Rp30 triliun itu dialokasikan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Di mana sebagian besar digunakan untuk BPJS Kesehatan.

"Sisanya dari anggaran stunting 2023 terbagi di kementerian dan lembaga," ujar dia. Sementara menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh ada beberapa program Presiden Jokowi yang  diperhatikan oleh pihaknya.

Antara lain stunting, kemiskinan, pariwisata, dan UMKM. Ia sendiri mengakui masih terdapat beberapa tantangan untuk menjalankan program dana bantuan.

"Dana Rp20 triliun untuk PKH maksudnya untuk dibelikan makanan, tapi ternyata semua ternyata dibelikan makanan. Terbukti tidak gampang menjalankan program di masyarakat," kata dia.

Ia mengakui, program penurunan stunting sendiri sudah bagus. Namun, dirinya mengingatkan agar BKKBN tidak memikirkan anggaran di tempat lain.

"Semua kementerian lembaga targetnya besar, anggaran terbatas. Tapi saya selalu sampaikan jangan pernah menjawab kalau kinerjanya enggak tercapai karena anggaran terbatas," ucapnya menegaskan.

Kepala BKKBN kembali mengatakan jika BKKBN mempunyai dua visi. Pertama, menjaga pertumbuhan penduduk seimbang, kedua menciptakan mewujudkan keluarga berkualitas.

"Bangga kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana adalah arahan Presiden. Memang keluarga memang jadi pondasi untuk kemajuan bangsa," kata dia kembali.

"Oleh karena itu kemudian keluarga harus diurus dengan baik. Maka masyarakat, bangsa, dan negara akan sukses," ujar dia.

Ia mengatakan, revolusi mental harus diterapkan di keluarga, Karena membangun karakter anak, Istri, Suami, dan keluarga itu dapat menjadi pondasi bangsa.

"Revolusi mental itu menjadi cikal bakal untuk mengendalikan gangguan mental emotional disorder juga. Terkait dengan stunting ini, pemerintah sudah punya komitmen tinggi, untuk itu tahun 2023 pemerintah melepaskan anggaran Rp30 triliun untuk stunting," ucap dia.
​