KBRN, Jakarta: Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin segera membuat strategi penanganan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Strategi tersebut khususnya bagi masyarakat yang mulai terserang berbagai penyakit alat pernapasan seperti pneumonia maupun Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).
"Penjelasan terkait strategi dan langkah strategis yang harus diambil. Khususnya dalam pencegahan dan penanganan dampak dari polusi udara," kata Felly dalam Rapat Kerja dengan Menkes di Ruang Rapat Komisi IX, Rabu (30/8/2023).
Menanggapi hal itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan, kementeriannya saat ini sedang menangani dampak polusi udara pada kesehatan masyarakat. Meski demikian, Menkes meminta masyarakat kembali mengenakan masker saat bepergian.
"Kementerian kesehatan itu tugasnya di hilir, akibat, bukan di hulu, di sebab, jadi dari diskusi memang kita diminta beberapa masukan, mirip dengan pandemi Covid-19. Jadi memang harus ada surveillance , data analisisnya, bagaimana caranya publik percaya integritas data pemerintah," kata Menkes.
Diakui Menkes, berbagai penyakit infeksi saluran pernapasan memang telah menjangkiti masyarakat. Baik ISPA maupun pneumonia.
"Pengaruh dari polusi udara itu banyaknya pneumonia atau infeksi di paru-paru dan ISPA yaitu infeksi di saluran pernapasan atas, jadi belum sampai paru. Dan infeksi ini bisa disebabkan oleh polusi udara," kata Menkes, menjelaskan.
Pemerintah pun, lanjut Menkes telah menyiapkan anggaran untuk penyakit infeksi saluran pernapasan mencapai Rp10 Triliun sejak tahun 2022. Namun, Menkes memprediksi permasalahan polusi udara berdampak kepada keuangan BPJS Kesehatan.
Hal itu, menurut Menkes, lantaran badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan itu harus menghabiskan dana sedikitnya Rp10 triliun. Khusus untuk mengobati penyakit yang berkaitan dengan pernapasan.
"Total belanja BPJS untuk penyakit infeksi saluran pernapasan ini saja adalah 10 triliun untuk tahun lalu. Tapi pasti tahun 2023 akan naik lagi dari 10 triliun," ujarnya.
