KBRN, Depok: Sejumlah reaksi miring berdatangan dari masyarakat Kota Depok menyusul dinaikkannya tarif layanan puskesmas oleh Pemerintah Kota Depok.
Tak tanggung-tanggung, Pemkot Depok menaikkan tarif layanan kesehatan baru di puskesmas mencapai 500 persen sekaligus, dari semula Rp2.000 menjadi Rp10.000, per 1 Agustus 2023.
Apalagi naiknya tarif ini terkesan tergesa-gesa lantaran tanpa sosialisasi sebelumnya.
Komunitas paling merasakan dampak dari kenaikan tarif layanan di puskesmas ini adalah KDS Hitam Putih. Organisasi non pemerintah ini menaungi sebanyak 60-90 anggota dan non anggota yang perlu rutin setiap bulan cek kesehatan ke puskesmas.
"Kami dari komunitas jujur aja kaget kok naiknya langsung lima kali lipat dan tanpa ada sosialisasi. Kami memikirkan temen-temen yang ngga mampu dan harus rutin berobat setiap bulan ke puskesmas," kata Erdyansyah, Anggota KDS Hitam Putih Kota Depok, kepada RRI, Selasa (1/8/2023).
Ia mengaku mendapat informasi mengenai pengumuman naiknya tarif layanan kesehatan baru di puskesmas dari selebaran flyer digital yang viral di media sosial maupun WhatsApp.
"Pasti teman-teman yang belum mendapat sosialisasi ini pas berobat yang biasanya bayar Rp2.000 jadi Rp10.000 mungkin agak kaget. Belum tentu mereka siap membawa uang segitu, kalau ngga bawa kan harus balik lagi. Jadi terkendala lah," ujar Erdyansyah.
Dia meminta kepada Pemerintah Kota Depok agar mengkaji ulang kebijakan menaikkan tarif layanan di puskesmas itu. Karena tidak semua anggota KDS Hitam Putih yang memiliki BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Tarif Pelayanan Puskesmas Naik 500 Persen, Dinkes Depok Bungkam
Senada, Roy Pangharapan mengaku terkejut saat mendapat informasi terkait kenaikan tarif pelayanan kesehatan baru di puskesmas dari Rp2 ribu menjadi Rp10 ribu.
Menurut Roy, uang Rp10 ribu bagi masyarakat miskin setara dengan seperempat telor ayam, berguna untuk menaikkan gizi warga yang bersangkutan.
"Ya memang uang Rp10 ribu bagi masyarakat yang berkemampuan itu ngga ada masalah. Tapi bagi warga miskin, itu kita telah merenggut gizi mereka." ketus Roy.
"Nah bagaimana dengan masyarakat miskin Depok yang belum terdaftar KIS, KIS nya tidak aktif lagi, pun masyarakat BPJS Kesehatan PBI APBD yang non aktif, mereka ini semuanya kan jadi berbayar," tambah Roy.
Alih-alih menaikkan tarif pelayanan kesehatan baru di puskesmas, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok ini mendesak Pemerintah Kota Depok agar meng-gratiskan warganya berobat ke fasilitas kesehatan pertama tersebut.
Sependapat dengan Roy, Wido Pratikno juga berharap kepada Pemerintah Kota Depok agar meng-gratiskan masyarakat berobat ke puskesmas, bukan malahan menaikkan tarif.
"Kenapa faskes pertama gratis, karena puskesmas itu sudah mendapatkan kapitasi dari BPJS Kesehatan yang bersumber dari iuran yang dibayarkan pemegang kartu setiap bulan," ucap Wido.
"Obat-obatan dari negara, gaji seluruh pegawai puskesmas dari negara. Ini buat apa lagi naikin tarif," pungkas Ketua Serikat Buruh Kota Depok ini.
