KBRN, Jakarta: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan rencana vaksinasi Covid-19 berbayar akan berlaku pada 2024. Meski status kedaruratan pandemi sudah dicabut, vaksinasi Covid-19 masih diterapkan menjadi syarat perjalanan jauh bagi perjalanan kereta api.
"Tahun depan (dikenakan vaksin berbayar). Karena diminta sampai akhir tahun ini masih ditanggung negara," kata Menkes kepada wartawan, di Jakarta, Senin (24/7/2023).
Budi menjelaskan saat Covid-19 dinyatakan sebagai endemi di Indonesia, vaksinasi tetap dibutuhkan untuk pencegahan. Vaksin Covid-19 akan dikenakan biaya sama seperti vaksin influenza hingga meningitis.
"Ini sama seperti (penyakit) meningitis, kalau untuk rutin itu perlu diberikan, diberikan ke siapa? Orang-orang yang beresiko tinggi," kata Menkes.
Budi menegaskan vaksin Covid-19 akan dicover BPJS bagi kelompok rentan atau berisiko tinggi. Meski ia belum merinci kategori yang dimaksud berisiko tinggi.
"Nah kebijakan pemerintah jika ini beresiko tinggi, dan dia sudah dicover BPJS dia masuk ke situ, kalau belum masih beli sendiri normal seperti layanan kesehatan lainnya," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan, pemerintah akan membuka opsi vaksinasi Covid-19 berbayar. Hal itu dilakukan saat status pandemi Covid-19 berubah menjadi endemi.
Nantinya, kata Muhadjir, pendanaan vaksinasi dibebankan kepada masing-masing individu. Sedangkan masyarakat yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tetap dibayarkan pemerintah.
"Nanti pendanaannya, pembiayaannya tidak gratis lagi, tapi dibebankan kepada BPJS Kesehatan. Sedangkan yang tidak mampu, nanti dimasukkan PBI iuran dari pemerintah," kata Muhadjir usai Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Bandara Vanuatu di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).
