KBRN, Malinau : Wakil Bupati
Malinau, Jakaria SE, M.Si mengungkapkan, Malinau mendapat penghargaan dalam
menanganan stunting juara tiga senilai Rp.10 juta menduduki juara tiga tingkat
Provinsi Kalimantan Utara. “Sebab, pemkab Malinau telah berhasil melakukan
inovasi penurunan stunting di bebrapa desa yanga da di Kabupaten Malinau di
tahun 2022 lalu,” terang Wakil Bupati Malinau.
Wakil Bupati Malinau yang juga ketua Tim Pengananan Stunting Kabupaten Malinau ini menjelaskan, penanganan stunting di Kabupaten Malinau sudah akan giatakan kembali di tahun ini. Karena posisi kasus stunting Kabupaten Malinau di tahun 2022 masih berada di diangkat 23,5 persen. “Sehingga di tahun 2023 ini, pemkab malinau akan melakukan penurunan sampai 5 persen lagi,” ungkapnya.
Jakaria menyebutkan, jumlah kasus stunting di kabupaten Malinau measih sekitar 500 kasus stunting yang ada di 8 desa yang menjadi lokasi lokus stunting. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah untuk penanganan secara terpadu dengan semua pihak terkait akan jumlahnya semakin menurun atau berkurang. “Karena target nasional itu, harus berada di angka 14 persen di tahun 2024 mendatang. Hal ini menjadi cambuk pemkab malinau dalam bekerja keras untuk mencapai target angka tersebut,” terangnya.
Untuk penanganannya di tahun 2023 ini, sambung Wabup, pemerintah melalui tim penanganan stunting kabupaten Malinau melibatkan sejumlah perusahaan yang memiliki dana CSR untuk membantu penanganannya. Termasuk juga pemerintah desa, kecamatan dan RT diminta paratisipasi aktif terhadap penanganan stunting di desa yang menjadi lokus.
“Setiap desa itu ada lebih 5 kasus stunting di desa lokus. Jadi, kita upayakan di tahun 2023 ini berkolboerasi dengan pihak perusahaan, TNI dan POLRI bersama pemerintah untuk menuurunkan angka stunting melampai arget nasional tidak lebih dari 14 persen di tahun 2024 mendatang,” ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Malinau sangat mengharapkan kepada pihak-pihak terkait kiranya dapat mendukung dan bekerjasama dalam penanganan kasus stunting ini dengan target penurunan minimal sampai 14 persen di tahun 2024 mendatang.(*)
