RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan Indonesia siap memperkuat kolaborasi regulatori di Asia Tenggara guna mempercepat akses masyarakat terhadap produk kesehatan. Komitmen Langkah tersebut diwujudkan melalui partisipasi Indonesia dalam ‘Four Country Regulatory Roundtable’ bersama regulator kesehatan Asia Tenggara.

Upaya menyediakan sediaan farmasi dan alat kesehatan secara cepat serta mudah diakses menjadi isu kesehatan global pascapandemi COVID-19. Kebutuhan memperkuat resiliensi kesehatan mendorong regulator kawasan Asia Tenggara membangun kerangka kerja regulatori bersama secara mandiri.

Delegasi Indonesia bergabung bersama perwakilan otoritas regulator kesehatan dari Malaysia, Thailand, dan Singapura dalam forum tersebut. Hari pertama, diisi paparan materi dari delegasi masing-masing negara mengenai kerja sama regulatori, Kamis, 16 Juli 2026.

Kepala BPOM memaparkan materi secara daring mengenai ‘Definition and Review of Existing Joint Regulatory Frameworks’ serta mekanisme ‘regulatory reliance’. Taruna Ikrar menjelaskan pengalaman Indonesia menerapkan regulatory reliance untuk meningkatkan efisiensi evaluasi obat tanpa mengurangi independensi regulator.

“Indonesia telah mengimplementasikan mekanisme tersebut sejak 2011 dengan memanfaatkan hasil penilaian ilmiah dari otoritas regulator terpercaya. Namun tetap melakukan evaluasi dan menetapkan keputusan akhir secara mandiri,” kata Taruna secara daring di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.

Taruna menjelaskan penerapan ‘reliance pathway’ berhasil memangkas waktu evaluasi registrasi obat dibandingkan jalur reguler secara signifikan. Langkah tersebut mempercepat akses masyarakat terhadap obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu melalui sistem pengawasan berstandar internasional.

Keberhasilan tersebut didukung kerangka regulasi yang kuat serta penerapan cara pembuatan obat yang baik oleh industri. Selain itu, ‘good regulatory practices’ diterapkan bersamaan dengan sistem pengawasan yang selaras standar internasional untuk menjamin kualitas.

Taruna juga menyampaikan pengakuan BPOM sebagai WHO-Listed Authority menjadi modal penting memperluas kolaborasi regulatori internasional. Status tersebut memungkinkan Indonesia berkontribusi sebagai reference authority melalui mekanisme reliance dan joint assessment bersama negara mitra.

Indonesia turut memberikan pengalaman mengikuti ASEAN Joint Assessment serta penilaian bersama WHO dan European Medicines Agency. Menurut Taruna, harmonisasi regulasi, work sharing, dan reliance mampu mengurangi duplikasi penilaian serta mengoptimalkan sumber daya regulator.

Sesi diskusi membahas penyamaan pemahaman konsep shared regulatory approach dalam kerangka Four-Country Regulatory Partnership atau 4CRP. Peserta juga membahas cakupan produk, tahapan product life cycle, tantangan, kesenjangan, serta faktor pendukung implementasi bersama.

Selama dua hari, delegasi empat negara membahas pengembangan infrastruktur regulatori untuk mempercepat akses produk kesehatan yang aman dan bermutu. Pembahasan juga mencakup ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, serta alat diagnostik melalui kolaborasi regulatori kawasan.

Indonesia menyatakan kesiapan mengikuti proyek percontohan joint scientific assessment sebagai tindak lanjut hasil pertemuan tersebut. Indonesia juga mendukung penyusunan tata kelola dan peta jalan implementasi 4CRP selaras harmonisasi regulasi ASEAN.